DPP LDII Ajak Masyarakat Untuk Memanifestasikan Bela Negara ke Dalam Aktivitas Bersifat Kontributif

Pondok di bawah naungan LDII menggelar upacara pada momen HUT RI Agustus 2023 lalu.

Jakarta (19/12) Setiap 19 Desember, bangsa Indonesia memperingati Hari Bela Negara. Untuk tahun ini pemerintah menetapkan tema 'Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia Maju.' 

DPP LDII mengajak masyarakat untuk memanifestasikan bela negara ke dalam aktivitas bersifat kontributif, "Hari Bela Negara sangat penting untuk diperingati. Ini mengingatkan akan pentingnya negara memiliki ketahanan untuk mampu mempertahankan diri dengan baik, demi keberlanjutannya," ungkap Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistiyono.

Bela negara merupakan syarat mutlak bagi tumbuh kembangnya suatu negara. Kalau negara itu tidak pernah dibela, membuat pertahanannya lemah baik secara internal dan eksternal, "Maka, negara tidak bisa tumbuh berkembang dan melanjutkan kehidupannya lagi," kata Singgih lewat pernyataannya, Selasa (19/12/2023).

Hari Bela Negara ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28 tahun 2006. Dinukil dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, ditetapkannya 19 Desember karena pada tanggal tersebut terjadi sebuah peristiwa sejarah yang besar yaitu pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 19 Desember 1948.

Pada peringatan ini, pemerintah mendorong semangat kebangsaan dan bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang wajib menjunjung persatuan dan kesatuan. 

Singgih mengatakan, berperang bukan merupakan satu-satunya hal yang dapat dikaitkan dalam konteks bela negara. Menurut Guru Besar Universitas Diponegoro itu, di era modern saat ini, bela negara bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, aktivitas maupun kontribusi dari warga negara.

"Baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, sosial budaya, seni dan sebagainya. Semua itu bisa memperkuat pertahanan dan ketahanan negara kita," ujarnya. 

Profesor Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro mengatakan jika negara lemah, maka warga negara juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembelaan terhadap negara. Ia memberikan kesimpulan, bahwa bela negara dapat dimanifestasikan ke dalam berbagai aktivitas yang bersifat kontributif dan positif. Ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. 

"Sebab jika negara secara ekonomi dan politik lemah, sosial budaya lemah, maka ketahanan negara akan lemah pula. Baik dalam menghadapi tantangan dalam negeri dan luar negeri," kata Singgih. 

Sementara itu, juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pertahanan negara tak hanya dilakukan secara militer, namun juga nirmiliter, dan hibrida atau campuran keduanya. Ia menekankan ketahanan secara ekonomi, budaya, digital, dan pangan juga sama pentingnya. 

Ia berpandangan, setiap warga negara dapat berkontribusi dalam pertahanan negara sesuai bidang yang digeluti. Dalam konteks digital misalnya, para santri di pondok pesantren bisa aktif dalam pertahanan digital melalui media sosial. Apalagi dalam era digital, Dahnil mengungkapkan, yang perlu diwaspadai adalah pemilik data dengan keberpihakannya.

“Dengan kecanggihan artificial intelligent saat ini, setiap pemilik mampu terhubung dengan data pengguna. Sehingga yang terjadi pemilik data itu mampu menganulir kebenaran sumber data, menjadi data palsu,” tegas Dahnil.

Dalam ketahanan pangan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (2014-2018) itu menegaskan ketahanan pangan merupakan tanda kekuatan sebuah negara. Dahnil menyinggung perspektif Presiden Jokowi yakni hilirisasi pangan yang mengubah eksploitasi masif menjadi eksplorasi lingkungan melalui energi baru terbarukan. 

“Masa depan Indonesia adalah tentang pangan, karena itu perlu generasi muda yang mau mempertahankan negara melalui pertanian,” ujarnya.

DPP LDII Gelar Pembahasan Program Kerja 2024 Untuk Pengabdian Bangsa

Surakarta (18/12). DPP LDII menyelenggarakan program kerja tahun 2024 pada Sabtu (16/12). Acara yang diadakan di Hotel Neo Gading Surakarta, Jawa Tengah, bertujuan untuk mengevaluasi kinerja organisasi pada 2023. Selanjutnya menetapkan langkah-langkah untuk memperkuat berbagai aspek pada delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang berhasil diintegrasikan ke dalam kerangka kerja organisasi LDII.

“Terutama, LDII memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi LDII tetapi juga bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Dody juga membahas salah satu program utama LDII pada tahun 2024 adalah menyukseskan pemilu damai 2024, “Sebagai bagian dari inisiatif besar pada tahun 2024, LDII berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang aman dan damai. Dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggotanya sebagai pemilih atau penyelenggara pemilu, LDII bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan yang lancar dan sukses pada Pemilu 2024.

Dalam ranah kemanusiaan, Dody menambahkan, LDII merasakan penderitaan rakyat Palestina. Mengambil inspirasi dari sejarah penjajahan, LDII menyatakan solidaritas dengan Palestina dengan memberikan bantuan.

“Doa-doa dikirimkan agar Allah memberikan pertolongan kepada bangsa Palestina yang sedang berjuang untuk meraih kemerdekaannya, dengan menekankan bahwa dukungan ini melampaui batas agama dan sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan,” ujarnya.

Dody mengapresiasi dukungan dari pemerintah dalam perjuangan hak Palestina, “LDII berharap bahwa dukungan dan kontribusinya, baik dari tingkat pusat maupun daerah, akan berperan dalam memperkokoh perdamaian dan keadilan di wilayah tersebut.

Tidak hanya itu, Dody juga melanjutkan, bahwa LDII akan terus aktif terlibat dalam membangun hubungan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang memiliki visi dan misi yang sejalan. “Kerjasama dengan entitas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menegaskan komitmen LDII untuk bersinergi dengan pemerintah dan Kementerian Agama,” tandasnya.

Selain itu, LDII telah memulai program-program khusus, seperti inisiatif perbaikan gizi untuk pesantren dan sekolah-sekolah, “Kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk kepolisian, TNI, dan lainnya, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur,” pungkas Dody. (FWI/LINES)

Pesilat PERSINAS ASAD Kabupaten Mimika Raih Juara di Porkab I

TIMIKA - Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) I yang diselenggarakan KONI bekerjasama IPSI Mimika merupakan ajang kompetisi para atlet. Pada kesempatan itu, PERSINAS ASAD Kabupaten Mimika mengirimkan 11 atletnya untuk mengikuti pertandingan cabor pencak silat yang berlangsung di Aula Gedung Serbaguna Masjid Ar-Rahman, Jalan Kartini, Kota Timika Papua Tengah pada 4-6 Desember 2023.

Pada ajang tersebut, empat pesilat PERSINAS ASAD meraih juara kategori seni tunggal  dengan meraih medali emas atas nama Sulton, Yoga dan satu medali perunggu atas nama Affan.

Sementara juara 1 dan 2 kategori tanding dewasa di antaranya Khafid, Hamzah serta Fattan.

Tidak hanya itu, salah satu pesilat PERSINAS ASAD Yoga juga mendapatkan gelar pesilat terbaik pada ajang Porkab 1 tersebut.

Ketua PERSINAS ASAD Mimika Adji Siswanto saat dikonfirmasi berharap dengan adanya Porkab I ini semoga kedepannya banyak lahir atlet baru yang mampu berlaga di nasional dan internasional, untuk mengharumkan pencak silat.

“Alhamdulillah PERSINAS ASAD mengirimkan 11 pesilat pada Porkab 1 Kabupaten Mimika, harapan kami kedepan semakin banyak atlet baru yang mampu berlaga ditingkat nasional maupun internasional untuk mengharumkan nama baik pencak silat khususnya di Kabupaten Mimika,” tutur Adji Siswanto.

Senkom Mitra Polri Mimika Ikuti Kerja Bakti Sosial Kodim 1710/Mimika

TIMIKA - Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri mengikuti Kerja Bakti Sosial Pembersihan Pasar Sentral yang dilaksanakan Kodim 1710/Mimika pada Jumat (08/12/2023). 

Kegiatan diawali dengan Apel Gabungan dipimpin langsung Kasdim 1710/Mimika, Mayor Inf Abdul Munir dengan melibatkan sekitar 155 orang peserta gabungan TNI-Polri, Senkom, KKJB, KKSS, Mahasiswa, Paguyuban dan lainya. 

Kasdim menyampaikan dalam sambutannya bahwa kegiatan Karja Bakti ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dan kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat akan bencana alam seperti banjir yang disebabkan sampah.

Usai melaksanakan apel seluruh peserta gabungan bergeser menuju ke Pasar Sentral selanjutnya seluruh peserta menyebar ke titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh peserta terlihat bersemangat kemudian beberapa warga dan penjual pasar pun terlihat turut membantu kegiatan ini. Pembersihan difokuskan pada tumpukan sampah dan pembersihan parit serta genangan air. Sampah yang sudah dikumpulkan selanjutnya diangkut menggunakan truk untuk dibuang ke TPA.

Warga dan penjual pun menyampaikan terima kasih atas kegiatan ini karena telah membuat pasar terlihat lebih bersih dan nyaman. Kegiatan ini pun dimaksudkan untuk mengampanyekan budaya bersih masyarakat dan Kodim 1710/Mimika berkomitmen untuk terus melaksanakan berbagai kegiatan positif di tengah-tengah masyarakat demi kehidupan yang lebih baik.

Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Ketum DPP LDII Ingatkan Komunitas Internasional Mencari Negara Jujur

Jakarta (8/12). Reformasi 1998 membawa pesan yang kuat bahwa negeri ini akan berbenah dengan berkomitmen melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun praktik KKN, terutama korupsi masih marak terjadi dan menjadi hambatan pembangunan nasional.

“Kita harus berjuang keras. Korupsi bukan hanya merugikan pembangunan nasional namun juga mengurangi kepercayaan dunia internasional. Kejujuran merupakan standar moral yang tinggi, sementara korupsi merendahkan martabat sebagai bangsa,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengomentari Hari Antikorupsi Sedunia, yang jatuh pada Sabtu (9/12). 

KH Chriswanto menyebut, komunitas internasional sedang mencari negera yang jujur. Ia pun merujuk bagaimana Uni Eropa kesulitan menerima Ukraina sebagai anggota baru. Ia pun mengutip data Transparency.org. Menurut data tersebut, sejak 2012 hingga 2022, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Ukraina relatif rendah. Pada 2013 dengan skor 25, lalu membaik pada 2022 dengan skor 33. Rangking tersebut menempatkan Ukraina pada posisi 116 dari 180 negara yang terdaftar.

Investor mancanegara juga kerap ragu menanamkan modalnya ke suatu negara bila indeks korupsinya tinggi. Menurut laporan Transparency International, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada 2022. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara.

Akibatnya, investor asing mengalihkan modalnya ke negara-negara tetangga Indonesia yang korupsinya lebih rendah. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia, “Komunitas bisnis internasional bukan hanya ingin melihat investasinya menguntungkan dan aman, tapi juga melihat moralitas bangsa di negara tujuan investasi,” tuturnya.

Pemberantasan korupsi, menurut KH Chriswanto bukan hanya mengawasi mereka yang berpotensi korupsi lalu menangkapi para pelaku. Tapi memerlukan teladan dari para pejabat publik, mulai dari tingkat tertinggi di lembaga pemerintah hingga RT/RW. Dengan memberi teladan tidak korupsi, masyarakat tidak menjadikan jabatan publik sebagai posisi untuk memperkaya diri sendiri. 

“Persoalan besar hari ini, pejabat KPK menjadi tersangka korupsi. Bahkan ada menteri dan ada pula wakil menteri sudah ada yang menjadi tahanan KPK. Bahkan yang sangat menyedihkan, saat ini pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Prilaku korup ini menjadi contoh yang tidak baik bagi kita semua, terutama generasi muda,” keluh KH Chriswanto. 

Kisah tak sedap mengenai korupsi tersebut juga tampak dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat. Alih-alih untuk membangun desa, anggaran sebesar Rp 539 triliun kepada 74.800 desa di seluruh Tanah Air sejak 2015 hingga 2023, ternyata tak bebas korupsi. Tak kurang dari Rp 433,8 miliar dana desa dikorupsi selama periode 2015-2021. Seiring tahun berganti, korupsi anggaran desa juga makin bertambah. 

KH Chriswanto pun mengajak bangsa Indonesia selalu menjaga tekad dalam memberantas korupsi. Sebagaimana tekad bangsa Indonesia pada 1998, yang kemudian disusul dengan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Menurutnya, pemberantasan korupsi dapat melecut peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan juga kian berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, bila korupsi minim. Terlebih, penerimaan masyarakat internasional semakin tinggi bila pemberantasan korupsi di Indonesia berhasil.