Menjelang Munas IX LDII 2021, DPD LDII Gelar Pertemuan Perdana Dengan Ketua MUI Tulang Bawang

LINES | TULANG BAWANG (Senin, 29/3/2021). SUTINO,S.Pd.I Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Tulang Bawang yang baru, periode 2021 -2026, melaksanakan Audiensi dengan Ketua MUI Tulang Bawang periode 2017 - 2022, Drs.KH.YANTORI dikantor MUI Tulang Bawang. 

Dalam pertemuan perdana kepengurusan DPD LDII periode 2021-2026 ini, SUTINO,S.Pd.I menyampaikan Struktur jajaran kepengurusan DPD LDII Tulang Bawang yang baru, yaitu:

Miskandar, Spd       : Wakil Ketua

Sriyanto                   : Wakil Ketua

H. Sukiman, Spd     : Sekretaris

H. Suyoto                 : Bendahara

Wahyu Ali Mustofa, S.kom : OKK

Selain melaporkan susunan kepengurusan yang baru, Sutino juga "menyampaikan rencana digelarnya MUNAS IX LDII yang Insya Alloh akan dibuka oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tanggal 7-8 april di Jakarta", serta Sutino memaparkan beberapa rencana strategis LDII dalam mengambil peran sebagai ormas islam yang punya potensi besar memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara, salah satunya adalah membangun masyarakat yang berdaya saing, dan beraklakhul karimah dengan cara melakukan bimbingan dan pelatihan melalui keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil dalam masyarakat, apabila keluarga indonesia baik dalam berbagai hal, terutama sisi ekonomi keluarga yang kuat dan beraklakhul karrimah maka sudah bisa dipastikan kondisi bangsa dan negarapun akan menjadi baik. Tegas Sutino, Spd. I. 

Tidak kalah penting, Drs.KH YANTORI selaku ketua MUI periode 2017-2022 berpesan "agar LDII selalu mengedepankan pendidikan agama yang intensif dimasyarakat sesuai dengan misi LDII sebagai Lembaga Dakwah, saya sangat menyayangkan terjadinya insident bom Gereja Katredal Makassar akibat dari pemahaman agama yang terdistorsi, dan ini merupakan tantangan berat bagi MUI dan juga LDII kedepan, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama generasi milinial agar terhindar dari faham - faham yang menyimpang tersebut". Tegas KH Yantori. 

Mengakhiri pertemuan singkat dengan nuansa kekeluargaan ini, disepakati bahwa kedepannya Dua Ormas Besar ini (MUI & LDII) ini akan melanjutkan sinergitas kebangsaan demi menciptakan dan menjaga kedamaian, kerukunan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rizal PM/Yanto/Lines) 

Masa Pandemi, Presiden Jokowi Berencana Buka Munas IX LDII Secara Daring

Jakarta (28/3). DPP LDII sesuai rencana akan menggelar Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Munas IX LDII). Munas tersebut bakal dihelat di Padepokan Persinas ASAD di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur. Acara tersebut bakal digelar pada 7-8 Maret 2021.

“Kami telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 5 Maret lalu di Istana Bogor. Presiden bersedia membuka Munas IX LDII dikombinasi luring dan daring. Presiden berencana mengikuti acara pembukaan Munas LDII dari Istana Negara dengan pengurus harian, sementara peserta lainnya ada di Padepokan Persinas ASAD,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, M.Sc.

Acara ini menurut Chriswanto Santoso sangat strategis, “Meskipun dalam suasana pandemi, Munas ini harus tetap berjalan karena menunjukkan eksistensi dan profesionalitas sebuah organisasi kemasyarakatan,” paparnya. Untuk itu, ulama, jajaran pengurus harian DPP LDII, dan panitia memutuskan hanya Ketua DPW LDII dan tamu yang diundang secara khusus, yang menghadiri Munas tersebut. 

Meskipun Ketua DPD LDII dan sekretaris hanya mengikuti secara daring, menurut Chriswanto mereka tetap berperan besar dalam kesuksesan acara serta gerak organisasi pada masa mendatang. Dalam Munas IX LDII, para pengurus LDII akan menajamkan program kerja berupa delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa.

Kedelapan program tersebut penguatan wawasan kebangsaan, dakwah, pendidikan umum, ekonomi syariah, kesehatan dan herbal, ketahanan pangan dan lingkungan, serta teknologi digital. Menurut Chriswanto, program tersebut telah dilaksanakan dan akan dipertajam pada saat Munas, “Kami telah melaporkan program-program tersebut kepada Presiden Jokowi pada 5 Maret lalu, dan Presiden berkomentar LDII selalu mendahului dalam berkontribusi kepada bangsa dan negara,” ujar Chriswanto.

Dengan kondisi pandemi dan Munas terus harus dilaksanakan mengingat strategisnya acara tersebut, Chriswanto mengajak seluruh pengurus LDII tetap bersemangat meskipun tidak hadir secara langsung.

"Saya ingin meyakinkan kepada saudara-saudara bahwa Munas kali ini dilaksanakan dalam kondisi yang khusus, namun tidak mengurangi nilai dan peran saudara dalam pencapaian Munas IX 2021 untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis dalam meningkatkan kontribusi LDII di era pemulihan bangsa saat ini," tegasnya.

Chriswanto mengatakan Munas dihelat secara daring dan luring merupakan bentuk komitmen warga LDII, untuk membantu pemerintah menekan penularan Covid-19, “Kami memahami, penanggulangan pandemi Covid-19 bukan hanya tugas negara, namun jadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa,” ujar Chriswanto. 

Senada dengan Chriswanto, Ketua Panitia Munas IX LDII, Rulli Kuswahyudi mengatakan untuk menekan penularan Covid-19, panitia berencana menempatkan 2.500 peserta munas pada 500 studio yang tersebar di seluruh Indonesia, “Mereka yang hadir secara langsung di studio utama, kami batasi hanya 250 orang termasuk panitia, kami menggunakan Padepokan Persinas ASAD dengan luas bangunan 2.500 m2 sehingga antar peserta bisa berjarak. Sementara ribuan lainnya tersebar di studio-studio mini,” ujar Rulli.

Panitia Munas IX LDII telah meminta kepada DPW dan DPD LDII di seluruh Indonesia, untuk menerapkan protokol kesehatan di studio-studio mini, “Di antaranya pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker,” imbuhnya. 

Hal lain menurut Rulli yang tak kalah pentingnya, peserta yang mengikuti pembukaan Munas di Istana Negara harus diswab. Para peserta yang hadir di studio juga akan menjalani rapid antigen, “Mereka yang reaktif, kami sediakan ruang karantina agar bisa langsung isolasi mandiri dan masih bisa memantau jalannya Munas dengan menyaksikannya pada televisi,” imbuh Rulli Kuswahyudi. 

Ia berharap berbagai prosedur dalam protokol kesehatan yang diterapkan pada Munas IX LDII, bisa menghambat penyebaran virus. Sehingga acara tetap berlangsung, mengingat pentingnya acara tersebut. (Rizal PM/Lines) 

IPSI Mesuji Lampung Gelar Kejuaraan Pencak Silat, Persinas ASAD Juara Umum

(Ilustrasi, sumber: radarsatuberita.com) 

LINES | MESUJI LAMPUNG. Pada tanggal  27 Maret 2021 IPSI Kabupaten Mesuji Lampung menggelar Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Kabupaten. Kejuaran dihelat adalah dalam rangka penjaringan atlit pencak silat yang diikuti oleh beberapa perguruan pencak silat se Kabupaten Mesuji. Adapun dari Persinas ASAD mengirimkan 6 (enam) atlit/pesilat, dan dari 6 pesilat Persinas ASAD tersebut, 4 pesilat meraih Medali Emas dan 1 pesilat Persinas ASAD meraih Medali Perunggu.

 

4 Pesilat Persinas Peraih Medali Emas itu diantaranya Adalah:

1. Ilham Zulfa    kelas A

2. Isma               kelas C

3. Awang            kelas E

4. Fito                  kelas J

1 Pesilat Persinas Peraih Medali Perunggu, yaitu:

1. Bagus

Dan dikarenakan mayoritas Piala Emas dan Perunggu diraih oleh Atlit Persinas ASAD maka Persinas ASAD dinobatkan sebagai Juara Umum (Rizal PM/Zaini/Lines)

Ketum LDII: Aksi Teror Bukan Hanya Bermotif Ideologi Tapi Juga Merupakan Kejahatan Kemanusiaan

Jakarta (28/3). Aksi teror bom bunuh diri yang menyasar Katedral Makassar, mengundang keprihatinan DPP LDII. Aksi yang melukai sembilan jemaat dan menewaskan pelaku, menurut Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso merupakan serangan terhadap kemanusiaan, karena dilakukan pada saat bangsa Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19.

“Kami warga LDII mengutuk peristiwa tersebut, karena bukan hanya aksi teror bermotif ideologi tapi juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Serangan saat pandemi, tentu dilakukan oleh mereka yang mengabaikan perikemanusiaan,” tegas Chriswanto Santoso. 

Chriswanto mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar diri dan tak terprovokasi, “Tak satupun ajaran agama di Indonesia ini yang mengajarkan kekerasan terhadap umat beragama lainnya. Bahkan kekerasan tak pernah menyelsaikan masalah, bila dibalas dengan kekerasan. Luka yang ditimbulkan sangat dalam seperti kerusuhan antaragama yang pernah terjadi di Indonesia."

“Masyarakat harus bersabar dan tenang, dan menyerahkan kasus ini kepada aparat keamanan yang menangani tindak terorisme,” imbuh Chriswanto Santoso. Serangan terorisme biasanya menyasar ke rumah-rumah ibadah, yang bisa menimbulkan rasa antipati terhadap agama lain. 

Sikap tersebut bisa memicu terganggunya modal sosial bangsa berupa kerukunan, kekompakan, persatuan dan kesatuan antarumat beragama, “Modal sosial merupakan penopang pembangunan bangsa, bila hal tersebut terganggu, terganggu pula kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuh Chriswanto. 

Keretakan bangsa akan menimbulkan efek berantai, yang mengakibatkan runtuhnya sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Bila hal itu terjadi, punahlah negara dan bangsa Indonesia. Inilah yang disasar para pelaku teror, “Mereka memaksakan ideologinya, agar negeri ini menjadi yang mereka inginkan, jauh dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” tegasnya. 

Chriswanto mengimbau agar aparat keamanan mengusut tuntas kasus serangan bom bunuh diri itu. Membongkar jaringan mereka, merupakan hal yang penting untuk menghentikan aksi teror, “Menyelesaikan masalah ini menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia, karena pelaku telah melukai perasaan bangsa Indonesia yang tengah menghadapi pandemi Covid-19,” imbuh Chriswanto.

Ia juga meminta berbagai pihak, terutama para tokoh-tokoh agama untuk meningkatkan komunikasi serta menjaga kerukunan umat, “Para tokoh agama agar dapat menenangkan pengikutnya, agar suasana ketertiban dan keamanan terus terpelihara,” ujarnya.

Menurut Chriswanto, aksi terorisme tersebut jangan dikaitkan dengan agama. Sebab, tidak ada agama yang mengajarkan tindakan kekerasan. Sebaliknya, ajaran agama yang penting adalah hubungan yang baik antar manusia dan antar umat beragama, “Islam dan agama-agama lain yang ada di Indonesia saling mencintai dan menghargai antar sesama,” tambahnya. (Rizal PM/Lines) 

LDII Kalbar Siap Menjadi Garda Terdepan Membantu Kepolisian Dalam Menciptakan Stabilitas Kambtibmas

Pontianak- Ketua DPW LDII Kalbar,  Susanto mengaku pihaknya siap untuk membantu kepolisian dalam cipta kondisi dan cipta situasi kamtibmas. Hal ini diungkapkan saat silaturahim dengan Kapolda Kalbar Irjen Pol R. Sigit Tri Hardjanto di Mapolda Selasa 23 Maret. 

Disadari , bahwa mewujudkan stabilitas kamtibmas bukanlah semata tanggung jawab pemerintah dan aparat, melainkan juga kewajiban seluruh komponen. "Stabilitas kamtibmas tercipta bukan hanya tugas aparat kepolisian, melainkan perlu peran dan kontribusi seluruh komponen, termasuk kami di LDII, " tegasnya. 

Selain itu kedatangan kami juga meneguhkan bahwa antara LDII dan kepolisian sebenarnya sudah ada kesamaan ide, gagasan dan pikiran. "kami dengan kepolisian ada kesamaan pikiran semoga kedepannya bisa dikonsolidasikan menjadi tansiqul harokah atau kesamaan gerak, " ujar Susanto.

Kesamaan gerak ini akan semakin mempermudah dalam menangani kompleksitas permasalahan ditengah masyarakat. "Tantangan semakin berat,  sehingga dengan ta'awanun antara kelompok organisasi dan Polri,  Insya Allah permasalahan masyarakat bisa mudah tertangani," katanya. 

Dalam berdakwah,  ditegaskan Susanto,  LDII selalu menyampaikan nilai-nilai Islam Washatiyah.  "Dengan menganut nilai Islam Washatiyah atau moderat maka kerukunan dan kedamaian bisa terjaga. Puncaknya seluruh aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan bisa berjalan,  termasuk beribadah juga lancar, " ujarnya.

Berkenan menerima kehadiran jajaran LDII kalbar. yakni Kapolda Kalbar Irjen Pol R. Sigit Tri Hardjanto yang didampingi Wakapolda Brigjen Pol Asep Safrudin,  dan para pejabat utama Polda diantaranya Irwasda, Dirbinmas dan Dirintelkam. (Rizal PM/Lines) 

Ketum LDII: Pangan Merupakan Kebutuhan Penting Untuk Menjadikan Indonesia Stabil & Maju

Jakarta (22/3) – Pangan merupakan kebutuhan vital bagi keberlangsungan bangsa. Terlebih saat pandemi Covid-19, kebutuhan pangan berkelanjutan sangat diperlukan. LDII telah berkomitmen membantu menjaga ketahanan pangan. 

Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, menyampaikan hal tersebut dalam webinar bertajuk "Ketahanan Pangan Berkelanjutan pada Era Pandemi", yang digelar oleh DPP LDII jelang Munas ke-9 LDII, pada Sabtu (20/3). Acara secara daring itu diikuti oleh jajaran pengurus DPP, DPW dan DPD LDII se-Indonesia. 

Hadir empat narasumber, Andriko Noto Susanto Plt. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Apik Karyana Plt. Staf Ahli Bidang Pangan dan Energi Kementerian Lingkungan Hidup, Tisna Umaran, Kepala Dinas Pertanian Kab. Bandung dan Rubiyo, Peneliti Ahli Utama, BBP2TP, Kementerian Pertanian dengan moderator Sudarsono, Guru Besar IPB yang juga salah satu Ketua DPP LDII. 

“Pangan merupakan kebutuhan penting untuk menjadikan Indonesia stabil. Apalagi tidak semua provinsi di Indonesia memiliki potensi ketahanan pangan secara merata,” ujar Chriswanto saat membuka pelaksanaan webinar. 

Seperti halnya Dari hasil wawancara kami dengan salah seorang petani tebu Bukik Batabuah, Amilus St. Bandaro mengatakan bahwa pengolahan tebu menjadi "SAKA / EMAS MERAH" (Red: baca Gula Merah dari Tebu) di Bukik Batabuah,sangat mengutamakan kebersihan.

Makanya hasilnya lebih berkualitas. Dan Mayoritas saka Bukik Batabuah lebih banyak dipasarkan ke Pasar Koto Baru, Tanah Datar. "Imbuh Bapak Amilus St. Bandaro.

Senada dengan Bapak Amilus St. Bandaro, Uni Zulheni juara Umum Lomba Photo Indahnya Bukik Batabuah 2021 yang dihelat oleh IKBB (Ikatan Kelurga Besar Bukik Batabuah) menambahkan bahwa selain dibuat "SAKA GULO TABU" maka gula merah ini juga banyak sekali diolah menjadi komuditas pangan lainnya yang mendunia dan menjadi icon WISATA KULINER AGAM & BUKITTINGGI, seperti Sanjai Balado, Kipang Kacang, Kipang Batiah dan ratusan jenis olahan pangan lainnya yang sudah dikenal sedari dulu baik dikalangan wisatawan  lokal maupun mancanegara.

LDII perlu program dan strategi untuk mengimplementasikan sumbangsih kepada bangsa Indonesia dalam aspek diversifikasi dan ketahanan pangan berkelanjutan.

Dalam webinar tersebut Andriko Noto Susanto, mengungkapkan bahwa sinergi antar lembaga masyarakat penting dalam menjaga ketahanan pangan pada era new normal. 

Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun, sehingga berpotensi berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia. “Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, orang tidak dapat bekerja dan mengalami PHK, sehingga harus bergantung pada bantuan pangan,” ujarnya. 

UU No. 18 tahun 2012 tentang Sistem Pangan Nasional mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar menusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. 

“Menghadapi tantangan dan dampak pandemi Covid-19, Kementerian Pertanian mempunyai kebijakan meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, menjaga stabilitas harga dan mengembangkan stok penyangga (_buffer stock_) dan mengintervensi pasar. Target dari kebijakan tersebut adalah ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani,” jelas Andriko. 

Penyediaan pangan bukan hanya tugas dari Kementerian Pertanian saja, namun harus terjadi sinergi antara semua lembaga yang ada di masyarakat.

Sementara itu, Rubiyo menegaskan bahwa berbicara pangan berarti memastikan satu-per-satu penduduk Indonesia tidak kelaparan. “Bagaimana program kemandirian pangan, kedaulatan pangan, keamanan pangan nasional, dan ketahanan pangan nasional dilaksanakan dengan baik, merupakan pertanyaan yang harus dijawab semua pemangku kepentingan” ungkapnya. 

Peningkatan produksi pangan dapat dimulai dengan melakukan optimalisasi lahan pertanian. “Perlu dibuat model pertanian berkelanjutan yang tepat guna dan ekonomis, sebab selain untuk menghasilkan produk pangan dalam jangka panjang juga dapat menghasilkan produk pangan dalam jangka pendek secara berkelanjutan,” urainya. 

Pandemi Covid-19 berdampak pada kapasitas dan produktivitas produk pertanian, produksi pangan, dan akses pemasaran. “Sehingga dapat memberikan dampak pada sektor ekonomi, pengangguran, daya beli, akses terhadap pangan, kemiskinan dan malnutrisi,” ujarnya. 

Indonesia perlu tetap meningkatkan berproduksi, meningkatkan aneka produk dan kualitas produk pertanian, menjaga dari fluktuasi harga (stabil), memastikan kelancaran distribusi antar pulau, antar provinsi dan perlunya mengantisipasi kekeringan. 

“Sinergi pangan dan energi berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah dapat menjadi jawaban menghadapi tantangan tersebut,” ungkapnya.

Mengelola Hutan untuk Kebutuhan Pangan

Petani Bawang Prei Bukik Batabuah (Foto: IKBB) 

Dalam 10 tahun terakhir, kawasan hutan peruntukkannya lebih banyak ke sektor swasta (korporasi atau perusahaan), sedangkan akses masyarakat itu sendiri hanya sebesar 4,14 persen dibanding swasta yang memiliki akses  lebih dari 95 persen. Dengan kebijakan pemerintah, hal ini mulai dirubah dan hasilnya terlihat dari data tahun 2021 akses masyarakat telah meningkat menjadi 18.6 persen. Idealnya, ke depan masyarakat dapat mengelola sebesar 30 persen kawasan hutan melalui pola kemitraan.

“Kebijakan yang memberikan porsi lebih besar kawasan hutan kepada masyarakat inilah yang disebut Perhutanan Sosial,” kata Apik. 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hutan sosial diberikan untuk pemerataan ekonomi dan reformasi agraria. Pola perhutanan sosial diberikan dalam lima skema, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan nagari, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan. Dalam bentuk hak pengelolaan kurang lebih tiga puluh tahun dan bisa diperpanjang hingga tujuh puluh tahun. Dengan pemberian hak pengelolanini masyarakat mendapat kepastian hukum dalam memanfaatkan kawasan hutan. 

Apik mendefinisikan perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Diatur dalam regulasi Peraturan Menteri KLHK No. 83 yang telah diubah menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja, sehingga mudah dalam perizinannya.

“Akses legal diberikan langsung dari Menteri LHK dengan nama “persetujuan” sebagai pembeda dari pemberian akses kepada sektor swasta. Dan perhutanan sosial ini bukan sebagai hak kepemilikan lahan, namun hanya sebatas akses kelola, tidak bisa dialihfungsi, bisa mendapat dana desa dan beberapa kemudahan lainnyasebagainya,” kata Apik.

Perhutanan sosial digadang mendukung pengembangan sistem pangan nasional. Targetnya adalah pengurangan kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, serta pengelolaan hutan lestari. 

“Masyarakat bisa melakukan kegiatan agro-forestry dengan memperhatikan kearifan lokal. Dari kementerian hanya memberikan pola kemitraan, akses modal, akses pasar, dan _off taker_ agar memenuhi target tersebut,” jelas Apik.

Realisasi capaian perhutanan sosial hingga 18 Maret 2021 mencapai 6.899 unit SK hak pengelolaan lahan. Yang terpenting, setelah mendapat SK harus mendatangkan hasil atau kemanfaatan dan produktivitas. 

KLHK juga meminta konvergensi lintas kementerian dan lembaga untuk bersinergi dalam pelaksanaan program ini, terutama membantu mereka yang lemah dari segala aspek, “Ujungnya agar kelompok tani menjadi sejahtera,” ujar Apik.

Senada dengan Apik, Tisna Umaran mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya logistik pangan karena keterbatasan aktivitas. 

“Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada terganggunya sistem logistik pangan karena keterbatasan aktivitas dan terganggunya rantai pasok. Dampak lanjutannya di satu sisi menyebabkan masyarakat kehilangan akses dan di sisi lain akibat turunnya permintaan berdampak pada menurunnya harga komoditas pertanian saat terjadi panen sebagai akibat berkurangnya kegiatan masyarakat,” ujar Tisna. 

Menanggulangi permasalahan yang terjadi, Dinas Pertanian Kab. Bandung melaksanakan kegiatan. Gelar Produk Pertanian dan penjualan paket sayuran dengan harga Rp15.000-20.000 per paket bekerjasama dengan PKK, dharma wanita dan petani produsen. 

Program lainnya berupa pemberian bantuan dua ribu paket sayuran dibagikan pada enam kecamatan yang terdampak Covid-19. Pembuatan kesepakatan bersama dengan TaniHub tentang pengembangan ekosistem usaha berbasis pertanian. Memfasilitasi petani dan konsumen melalui pengembangan media layanan pemasaran secara online. Proyek korporasi hortikultura bertempat di Ponpes Al Ittifaq, Kec. Rancabali dikembangkan sebagai pelopor santri beragribisnis.

"Proyek korporasi kopi untuk menaikkan kelas kopi di Kab. Bandung, Petani milenial, Agro Edu Wisata merupakan contoh lain. Padat karya penanaman kopi, padat karya pembangunan kandang komunal, dan pengembangan teknologi complete feed block, sebagai inovasi pakan ternak terbaru bergizi tinggi yang dapat disimpan lama tanpa harus sering menyabit rumput,” tutupnya. (Rizal PM/Lines) 

PPG LDII Tulang Bawang Gelar Pembekalan Kemandirian, Keputrian dan Bimbingan Konseling

LINES | TULANG BAWANG. PPG selaku stack holder dalam pembinaan generasi muda LDII turun langsung kebawah, tepatnya di Kecamatan Rawajitu yang dibagi menjadi 2 zona, yaitu zona 1 Rawajitu Timur dan zona 2 Rawajitu Timur, yaitu dengan melakukan pembekalan kemandirian dan keputrian serta bimbingan konseling khusus remaja. 

Hal ini karena menyikapi dari kondisi remaja yang saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan diri terutama dalam kemandirian, dikarenakan Pandemi Covid-19 serta untuk menjadikan remaja LDII tetap tangguh dimasa depan. Acara terselenggara hari Minggu 21 Maret 2021 dihadiri sekitar 150 orang remaja putra maupun putri.

Rofik Ridwan, SH, MM selaku ketua PPG Tulang Bawang sekaligus pemateri berharap acara ini dapat berdampak positif bagi kehidupan remaja dimasa datang dalam menyongsong Era 4.0.

Didampingi oleh 6 narasumber dan pemateri,  acara berjalan lancar dan mendapat respon positif dari peserta, mereka berharap acara seperti ini dapat dilakukan secara rutin dan berkala untuk memotivasi mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin komplek. (Rizal, Lines/KIM) 

Menag Yaqut, Saya Mendukung Sinergi Antar Ormas Islam Dalam Membangun Ukhuwah Islamiyah, Termasuk dengan LDII

Jakarta (16/3). Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso bersama pengurus harian, menemui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama RI, Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/3). Menag Yaqut Cholil mengapresiasi  kontribusi dan kerja sama LDII bersama pemerintah hingga saat ini.

Dalam pertemuan itu, Menag Yaqut Cholil menyoalkan  masalah persatuan umat. Menurutnya, jumlah umat Islam  lebih dari 80 persen penduduk Indonesia. Jika ukhuwah dan sinergi antar umat Islam terwujud, maka masalah kesatuan persatuan bangsa sudah selesai.

“Saya sampaikan di awal, Kementerian Agama RI milik semua agama. Di dalamnya ada agama Islam. Ada ribuan ormas di bawah naungan kementerian agama, sepertu NU, Muhammadiyah, dan LDII. Saya mendukung sinergi dan kerja sama antar ormas Islam dengan Kemenag dalam membangun ukhuwah Islamiyah,” ujarnya. 

Menag Yaqut Cholil juga menuturkan, agama dan negara sejatinya saling membutuhkan dan saling mengokohkan untuk mewujudkan peradaban suatu bangsa. Untuk itu, Kemenag RI mendukung penguatan identitas keagamaan. 

"Penguatan identitas keagamaan di satu sisi dan penguatan identitas kebangsaan di sisi yang lain tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Konsep itu harus tetap diletakkan dalam satu kotak untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara," ujarnya.

Hanya karena perbedaan khilafiah antar sesama agama Islam, bahkan perbedaan etnis dan agama seharusnya tidak menghambat terwujudnya persaudaraan sebagai sebuah bangsa. Justru kesalehan beragama dan loyalitas bernegara  harus saling mendukung satu sama lain. "Dengan kata lain, kita bisa menjadi umat saleh sekaligus warga negara baik," ujarnya.

Bagaimana bentuk dukungan Menag Yaqut Cholil Qoumas? Menurutnya, banyak program yang bisa disinergikan dengan ormas-ormas. “Ada kemandirian pesantren dan pengembangan madrasah kita bisa sinergikan. Setelah Munas LDII nanti kita akan sinergikan kembali dan duduk bersama membahas teknis dengan Kemenag,” ujarnya. 

Dalam pertemuan itu juga, Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso menyampaikan sedikit tentang masalah kebangsaan yang harus diangkat bersama. Khususnya  antara Kementerian Agama RI sebagai perwakilan pemerintah dengan ormas-ormas Islam. Ia selanjutnya menyampaikan apa yang telah LDII kontribusikan untuk Bangsa Indonesia.

“LDII telah berkontribusi di berbagai bidang. Di bidang pendidikan karakter, LDII membangun portal pondokkarakter.com. Di bidang ketahanan pangan, warga LDII membangun _urban farming_, pemanfaatan lahan gambut, dan penggunaan artificial intelegence dalam pertanian di Garut. selanjutnya  di bidang ekonomi syariah, LDII membangun ekonomi digital, hingga ketahanan keluarga untuk  ketahanan bangsa,” Chriswanto menjelaskan. 

Di akhir pertemuan, DPP LDII meminta Menag Yaqut Cholil  untuk hadir dan memberikan pengarahan dalam Munas IX LDII pada 7-8 April 2021. Acara itu, rencananya dibuka oleh Presiden Joko Widodo. (Lines/Rizal PM) 

Kapolri Tiba-tiba Mendatangi DPP LDII, Ada Apa?

Jakarta (9/3). Kapolri Jenderal Pol. Sigit Listyo Prabowo bersilaturrahim ke DPP LDII, menemui jajaran pengurus DPP LDII. Lawatan tersebut, merupakan bagian dari kunjungan berseri Sigit Listyo menemui ormas-ormas Islam, untuk menciptakan sinergi dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

“Polri memiliki pekerjaan besar, apalagi di tengah upaya penanggulangan wabah Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, dan menjaga situasi kamtibmas yang nyaman dan kondusif,” paparnya di Kantor DPP LDII, di Patal Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa (9/3).

“Kami perlu kerja sama dan _alhamdulillah_, kami banyak berdiskusi dengan Ketua Umum DPP LDII dan pengurus LDII yang lain, sehingga program Kamtibmas dan beberapa program lain yang bisa kami sinergikan di lapangan akan kami terus kembangkan,” ujarnya.

Kapolri Sigit pun ingin kehadiran Polri bersama ormas-ormas dan tokoh-tokoh masyarakat, bersinergi mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. “Kami kawal program Kamtibmas bersama-sama. Seluruh kegiatan yang sebenarnya untuk masyarakat dan bangsa agar bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal itu, Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso memahami bahwa permasalahan bangsa bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata. LDII sebagai salah satu komponen bangsa juga punya bagian tanggung jawab menjadikan Indonesia aman dan sejahtera.

“Bagi kami sebagai lembaga dakwah, dakwah bisa berjalan kalau Indonesia juga aman dan pada kondisi stabilitas ekonomi dan keamanan terjamin. Apalagi pada kondisi pandemic Covid -19, banyak permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Kita harus mengkonsolidasikan ide atau _taswiatul manhaj_ menjadi gerakan _tansiqul harokah_,” ujarnya.

Gerakan tansiqul harokah adalah gerak yang sama dalam istilah umat muslim. Dalam kunjungan ini, Chriswanto Santoso sangat bersyukur atas kunjungan Kapolri Sigit. Menurutnya, Kapolri telah berupaya melakukan _taswiatul manhaj_, yaitu upaya menyamakan pikiran, visi-misi, dan persepsi.

“Kebetulan selama ini sudah ada sinergi, maka setelah ini kami menerjemahkan ke dalam _tansiqul harokah_, dan langkahnya pun harus seiring. Ini kami harapkan akan menjadi percepatan pemulihan kondisi Indonesia ke depan agar menjadi lebih baik. Baik itu bidang kesehatan, ekonomi, maupun kondisi sosial,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini, harapannya program-program LDII dengan Polri terkait urusan bangsa bisa semakin sinergi dan kompak, untuk menyukeskan program Generasi Emas Indonesia 2045.

Dalam pertemuan itu, Chriswanto Santoso berharap Kapolri bisa hadir dalam Munas IX LDII. Rencananya, Munas LDII akan dihelat di Ponpes Minhaajurrosyidiin, Jakarta pada 7-8 April 2021. 

“Peserta daring yang hadir sebanyak 3.500 orang dari 300-an titik studio DPW dan DPD serta Ponpes LDII di seluruh Indonesia. Sementara peserta luring sebanyak 141 perwakilan DPW LDII,” ujar Chriswanto.  LDII berharap Kapolri bisa hadir memberikan wawasan kebangsaan kepada peserta sebagai bentuk _tansiqul harokah_ dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Rizal PM) 

Sumber: Lines