Gelar Rakerda, DPD LDII Klaten Tekankan Perkuat SDM Yang Profesional Relegius

Ketua DPD LDII Klaten Drs. H. Sarjono, M.Tp

KLATEN (31/10). Sebagai salah satu wujud Organisasi yang memiliki struktur dan kegiatan yang aktif dalam mengimplementasikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tahun 2021-2026 bagian ketiga pasal 40 ayat 7, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kabupaten Klaten menyelenggarakan Rapat kerja Daerah Program Kerja  (Rakerda Progja) tahun 2023 pada hari minggu, 30 Oktober 2022.

Acara yang bertempat di Griya Persada Convertion Hotel Kaliurang, Daerah Istimewa Yogyakarta ini bertajuk "Melalui Rakerda Kita Perkuat SDM Profesional Relegius Untuk Mewujudkan Kerukunan dan Kekompakan Dalam Menjalin Ukhwah, Serta Berkontribusi Nyata Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera."

Hadir pada kegiatan yang digelar, KH. Mustofa Luthfi Ketua Dewan Penasihat DPD LDII Klaten, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Srijono, M.Si selaku narasumber, H. Singgih Januratmoko, S.KH., MM Anggota  DPR RI Fraksi Golkar, H. Heri Wibawa, S.H.,M.M. Ketua Senkom Mitra Polri Kab. Klaten, Kolonel Purn. Drs. H. Suyoko, M.Si Ketua Persinas ASAD Kab. Klaten.

Foto Bersama Peserta Rakerda DPD LDII Klaten

Ketua DPD LDII Klaten Drs. H. Sarjono, M.Tp, dalam sambutannya menyampaikan bahwa "moment Rakerda ini adalah moment penting yang menunjukkan bahwa LDII adalah organisasi yang memiliki agenda kegiatan yang jelas untuk membuat perencanaan kerja tahun 2023."

"Tidak hanya melaksanakan kegiatan dakwah keagamaan semata, tetapi juga akan melaksanakan berbagai kegiatan  kongkrit lainnya dimasyarakat luas, seperti Bansos kepada kaum Dhu'afa, mewujudkan pembangunan lingkungan hijau, mendorong para pelaku UMKM berbasis Syari'ah, peningkatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga." Papar Sarjono

"Serta semakin intens menjalin komunikasi demi menjaga kerukunan kepada sesama Ormas, stake holder, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya," Jelas Sarjono

"Rakerda ini sekaligus sebagai bentuk sumbangsih nyata DPD LDII Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Daerah, serta sebagai wujud sinergi antara program LDII dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Klaten." Tambah Sarjono

Selain membahas Evaluasi dan Program Kerja organisasi, peserta juga mendapat pemantapan keorganisasian dari Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Srijono, M.Si.

Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Srijono, M.Si.

Dalam paparannya, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Srijono, M.Si berharap "dengan materi yang diberikan, LDII Klaten mempunyai akhlakul karimah dan SDM profesional, religius untuk mewujudkan kerukunan dan kekompakan dalam menjalin ukhuwah islamiyah yang merupakan pembinaan utama LDII, yakni Enam Personality Unggul LDII, yaitu jujur, amanah, rukun, kompak, kerja sama, dan kerjas keras hemat serta efesien."

"LDII juga harus berperan merawat dan membumikan Pancasila pada era media sosial, sehingga materi yang diberikan ini Warga LDII bisa menerapkan Pancasila sebagai dasar negara secara utuh untuk membangun  karakter warga LDII,” tutup Irjen Srijono (Tony, Rizal PM/Lines)

Perkuat Kebersamaan dan Toleransi, DPD LDII Semarang Gelar Diskusi Panel Moderasi Beragama

Semarang (30/10). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Semarang menggelar kegiatan Diskusi Panel Moderasi Beragama, Sabtu (29/10). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah narusumber. Mulai dari perwakilan Kemenag, MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan perwakilan DPP LDII. Sejumlah materi mengenai moderasi beragama pun disampaikan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grasia, Jl. S. Parman, Gajahmungkur, Semarang ini menurut Ketua DPD LDII Kota Semarang Suhindoyo merupakan salah satu upaya mempertebal silaturrahim antar komponen bangsa demi kesatuan dan persatuan bangsa.

 "Moderasi beragama yang memupuk persatuan dan kesatuan sangat diperlukan sebagai pondasi pembangunan Indonesia khususnya Kota Semarang. Jadi keberagaman yang toleran ini adalah sebuah aset untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih baik lagi. Bukan malah menjadi kendala dalam pembangunan," ujar Suhindoyo.

Sementara itu, Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin dalam sambutannya mengapresiasi diskusi moderasi beragama tersebut.

Menurutnya, Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki keberagaman yang majemuk. Sehingga keberagaman yang ada harus dibungkus dengan toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

"Dengan persatuan dan kesatuan yang kuat ini menjadi salah satu modal dalam pembangunan Kota Semarang untuk menjadi lebih baik dan hebat lagi," terangnya.

Terkait kehidupan beragama di Indonesia, Ketua DPP LDII Bidang Hubungan Antar Lembaga Singgih Tri Sulistiyono mengatakan toleransi dan kesetaraan itu merupakan suatu kondisi yang harus ada dan dituntut dalam kehidupan pada era pascarevolusi industri 4.0.

"Mengapa itu merupakan suatu syarat mutlak, sebab kalau ketiadaan toleransi itu akan menimbulkan bibit konflik. Dan konflik di era kemajuan teknologi ini akan sangat membahayakan keberlangsungan hidup manusia," ujarnya.

Menurutnya, saat ini, manusia sudah menemukan teknologi yang sangat canggih sehingga konflik yang tidak terkendali bisa berubah menjadi kekerasan dan perang, yang akibatnya lebih berbahaya daripada yang pernah terjadi selama perang dunia pertama dan kedua.

"Selanjutnya, sikap toleransi kesetaraan ini perlu dikembangkan melalui semangat intercultural relationship, dimana kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang mungkin memiliki identitas yang berbeda-beda," urainya.

Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro (Undip) itu juga menyebut, tidak hanya hidup berdampingan secara damai tetapi tradisi, dialog, dan silaturahim dalam rangka untuk membangun kerjasama dalam mencapai tujuan bersama perlu diberdayakan dan dikembangkan.

"Sehingga cita-cita masyarakat Indonesia dalam konteks masyarakat global yaitu membangun masyarakat yang adil, makmur, sejahtera kemudian kompak rukun gotong royong itu bisa terwujud dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, dalam konteks keislaman toleransi menggunakan dasar nilai-nilai 'Lakum Dinukum Waliyadin' - bagimu agamamu dan bagiku agamaku - itu kaitannya dengan perbedaan agama antara Islam dan non Islam.

 "Kemudian perbedaan internal di dalam Islam mungkin ada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berbeda," tambahnya.

Selanjutnya, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertoleransi adalah 'Walana akmaluna walakum akmalukum' bagi kami adalah amalan kami, bagi Anda sekalian silahkan beramal sesuai dengan keyakinan dan kemantapannya.

"Tapi kita tetap bekerjasama dalam konteks ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah, dengan mengedepankan hidup bersama dalam suatu suasana toleransi dan kesetaraan," tutupnya.

Muswil IX LDII Sulut, Ketum LDII Bicara SDM Profesional Religius untuk Indonesia Emas 2045

Manado (29/10). Pascapandemi Covid-19, Indonesia akan menghadapi beberapa era yang harus dipersiapkan dengan baik. Indonesia akan memasuki bonus demografi, dan pemerintah Indonesia memiliki target “Indonesia Emas 2045”.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso saat Muswil IX LDII Sulawesi Utara (Sulut), “Maka momen Muswil ini sangat tepat. Pandemi Covid-19, telah menurunkan level ekonomi Indonesia,” ujarnya saat pembukaan Muswil IX DPW LDII Sulut, di Graha Gubernuran, Kota Manado, pada Sabtu (29/10).

Permasalahan itu membawa Indonesia harus menggerakkan roda ekonomi dengan optimal, sehingga kesejahteraan bisa tercapai. “Kami berharap, program LDII Sulut, harus menyentuh dan membumi pada kebutuhan masyarakat. Pertama, perlu menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) profesional religius,” pungkasnya.

Chriswanto melanjutkan, warga LDII harus profesional di bidangnya, dalam bingkai moralitas. “Sesuai dengan karakter kebangsaan Indonesia, sehingga betul-betul memberikan manfaat bagi Indonesia,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, jika warga LDII mampu menjadi insan yang profesional religius, bisa menjadi kontribusi yang tidak kecil bagi Indonesia. “Untuk kepentingan itu, LDII memprioritaskan delapan program, menuju bonus demografi dan Indonesia emas 2045,” jelasnya.

Program pertama adalah kebangsaan. Menurutnya, politik identitas dalam satu dekade terakhir masih muncul, maka warga LDII memiliki peran menghilangkan ancaman polarisasi bangsa. “Dengan meningkatkan urusan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena kita lahir di Indonesia, hidup dan cari makan di Indonesia. Dan kita insya Allah mati di Indonesia, sehingga punya kepentingan Indonesia harus stabil,” ujarnya.

Selain kebangsaan, program pengabdian LDII selanjutnya adalah keagamaan, pendidikan, kesehatan, energi baru terbarukan, perekonomian, teknologi digital serta bidang ketahanan dan kedaulatan pangan.

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Praseno Hadi mengungkapkan, Gubernur Sulut mengapresiasi LDII telah mendidik warga untuk menjadi SDM profesional religius. “Selain itu, LDII juga telah terbukti membantu menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Sulut,” ujarnya.

Selanjutnya, ia mengungkapkan, setiap ormas, termasuk LDII mempunyai peran dalam menjaga keharmonisan. Sehingga provinsi tersebut tetap rukun dan damai. “LDII merupakan ormas dengan kedudukan yang sama di mata Pemprov Sulut. Sama dengan NU, Muhammadiyah, dan lainnya,” ucapnya.

Begitu pula menurut Ketua MUI Sulut KH. Abdul Wahab Abdul Gafur, MUI telah menerima dengan baik kehadiran LDII. “Buktinya dalam kepengurusan MUI Sulut, ada dua warga LDII yang masuk di dalamnya,” ujarnya.

Baca juga disini

Muswil IX LDII Sulut menetapkan Jafar Wonggo sebagai Ketua DPW LDII Provinsi Sulut Periode 2022-2027, didampingi Sekretaris Soenarwan. Muswil LDII Sulut diikuti delapan DPD yang ada di “Bumi Nyiur Melambai” tersebut, yakni Manado, Bitung, Minahasa, Sangihe, Minsel, Bolmong, Kota Kotamobagu, dan Boltim.

Bupati Sukoharjo: Kesehatan Bangsa Adalah Modal Dasar Untuk Melaksanakan Pembangunan

Sukoharjo (29/10). Bupati Sukoharjo Etik Suryani, membuka “Turnamen Tenis Lapangan Nasional LDII 2022” pada Sabtu (29/10). Acara yang dihelat ke-15 kalinya itu, berlangsung selama dua hari dan  dihadiri atlet 237 atlet dari 26 DPD LDII Kabupaten/Kota. Mereka berdatangan dari sembilan provinsi, dengan peserta terjauh dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utra, serta Nusa Tenggara Barat.

“Tenis ini olahraga yang populer, dengan berolahraga imunitas meningkat. Dengan demikian kitab isa melewati wabah Covid-19. Dan yang terpenting kesehatan bangsa adalah modal dasar untuk melaksanakan pembangunan,” ujar Bupati Etik Suryani. 

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa olahraga adalah alat pemersatu bangsa, “Seperti Indonesia ini, olahraga bisa menjadi alat pemersatu keberagaman suku, bangsa, dan agama. Jangan sampai kalau kalah marah dan yang menang sombong. Ingat turnamen ini untuk silaturahim dan menjaga kekompakan dan kerukunan,” imbuhnya. Ia meminta ormas-ormas Islam yang ada di Sukoharjo, juga melaksanakan event di kotanya. Untuk meningkatkan silaturahim dan kerukunan serta kekompakan. 

Ia berharap, acara nasional seperti “Turnamen Tenis Nasional LDII” terus dilaksanakan secara rutin, dan Kabupaten Sukoharjo selalu siap menerima tamu-tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Senada dengan Etik Suryani, Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan olahraga merupakan bagian dari silaturahim, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan.

“Pesertanya, meskipun warga LDII seluruhnya, namun ini layak ditiru ormas-ormas lain. Dengan silaturahim, kerukunan dan kekompakan terjaga. Sehingga bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Dengan persatuan tersebut, kita bisa melewati berbagai masalah dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Salah satunya Covid-19, yang bisa diredakan dengan saling bantu-membantu,” kata Singgih yang juga politisi Golkar itu. 

Ia mengatakan turnamen tenis nasional yang dilaksanakan LDII, juga turut membantu perputaran ekonomi di daerah-daerah, “Ratusan orang itu bisa menginap di hotel-hotel di Sukoharjo, mereka juga makan dan minum di restoran-restoran di kota ini. Bisnia transportasi pun bergulir. Istri-istri peserta bisa berbelanja produk-produk kerajinan lokal. Jadi, bisa memutar ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat,” imbuhnya.  

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD LDII Sukoharjo, Dalono Abdul Rosyid mengatakan  “Turnamen Tenis Lapangan Nasional LDII 2022” dilaksanakan di kotanya, karena fasilitas lapangan sangat memadai, “Kami dibantu Ibu Bupati, sehingga bisa menggunakan Stadion Gelora Merdeka. Selain itu, ada beberapa sponsor yang terlibat. Salah satunya Singgih Januratmoko Center,” imbuh Dalono.

Ia mengatakan, selain stadion olahraga yang mumpuni, DPD LDII Sukoharjo usai pertemuan dengan DPD LDII se-Karesidenan Surakarta, dianggap memiliki fasilitas yang baik, “Kami bisa menerima dan melayani tamu ratusan orang,” ujarnya. Selain itu, hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang baik, membuat peserta musyawarah sepakat LDII Sukoharjo menjadi tuan rumah.

Dalono juga menambahkan, turnamen tenis tersebut dapat memperkokoh solidaritas nasional. Dengan solidaritas tersebut, ormas atau masyarakat bisa terus berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional.

DPP LDII: Sumpah Pemuda Pondasi Bangsa, Pemenuhan Hak Sipil Jadi Pemersatu

Jakarta (27/10). Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928, merupakan cita-cita luhur yang melampaui zamannya. Ada para pemuda yang menyatakan bangkitnya suatu bangsa, jauh sebelum negara berdiri. Sumpah Pemuda menjadi modal dasar penting kemerdekaan Indonesia pada 1945. 

“Semua masyarakat Indonesia mengetahui, Sumpah Pemuda adalah wujud dari keinginan untuk membangun dan mengkonstruksi bangsa Indonesia sebelum merdeka. Sumpah Pemuda menghasilkan sumpah setia para pemuda di Indonesia yang berisi tentang semangat persatuan dan rasa cinta terhadap tanah air,” ujar Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono.

Singgih memaparkan kondisi bangsa Indonesia sebelum Sumpah Pemuda, terfragmentasi ke dalam pelbagai golongan kelompok dan suku bangsa yang memiliki ikatan primordial (paling dasar) terutama berdasarkan kesukuan. Namun, dengan adanya semangat “Bersatu Bangun Bangsa”, yang juga menjadi tema Sumpah Pemuda 2022. Para pemuda kala itu akhirnya bersatu untuk membangun bangsa yang baru.

“Mereka berusaha membentuk suatu bangsa baru yang namanya bangsa Indonesia. Mereka berkeinginan memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Dan memiliki tujuan satu, membangun suatu bangsa bersama menuju masyarakat yang lebih makmur dan bebas dari penjajahan,” ungkapnya.

Dengan kondisi tanpa tanah air, karena masih dijajah Belanda, mereka mendeklarasikan lahirnya bangsa dan negara serta bahasa Indonesia. Tanpa adanya wilayah yang mereka miliki, menjadi modal untuk berjuang, “Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka berhasil menjadi sebuah bangsa yang memiliki wilayah teritorial, yang disebut bangsa Indonesia,” tutur Singgih yang juga Ketua DPP LDII.

Menurutnya, Sumpah Pemuda 1928 merupakan bentuk kesepakatan atau kontrak sosial akan lahir sebuah negara bangsa. Lalu, proses Indonesianisasi dan bertanah air satu, lahir pada 1945. Selanjutnya Deklarasi Juanda pada 1957 meneguhkan wilayah Indonesia. 

Namun Singgih menegaskan pula cita-cita Sumpah Pemuda harus terus dirawat, dengan mewujudkan harapan para pendiri bangsa, "Cita-cita Sumpah Pemuda harus diwujudkan dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,” ujarnya.

Generasi muda saat ini dan masa mendatang, lanjut Singgih, harus menyadari bahwa Sumpah Pemuda menjadi perjanjian luhur untuk mengatasi berbagai persoalan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan UUD 1945, “Masa depan Indonesia tergantung dari cara berpikir generasi muda terhadap jiwa dan semangat dari Sumpah Pemuda,” tegasnya.

Generasi muda harus berani mengambil sikap dan resiko, untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Bekerja Keras untuk Pemenuhan Hak-hak Sipil

Senada dengan Singgih, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan, Sumpah Pemuda adalah perekat bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Namun, romansa sejarah yang dirawat dengan baik, akan menghadapi tantangan global, “Saya sepakat, bahwa generasi muda harus menempuh berbagai risiko untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, hingga ratusan tahun ke depan,” ujar KH Chriswanto. 

Menurutnya, sejarah telah mencatat pada abad 20, terdapat negara-negara yang kuat bubar tidak sampai satu abad, “Uni Sovyet bubar dan gagal mewujudkan utopia sosialisme. Di abad 21 negara-negara Barat yang maju sedang diuji demokrasinya, yang mereka anggap bisa membawa kemakmuran. Nyatanya, Amerika Serikat dan Uni Eropa yang demokrasi itu, sedang krisis ekonomi yang mengarah ke krisis sosial,” ungkapnya.

Ini jadi pengingat bagi kita semua, cita-cita bangsa harus diperjuangkan dengan memenuhi hak-hak sipil, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, “Sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa, dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” imbuh KH Chriswanto.

Ia mengajak segenap elemen masyarakat, untuk kembali mengingat pesan Sumpah Pemuda. Kemudian membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan, “Pemerintah tentu butuh masukan. Hari ini, masukan dan kritik sangat diperlukan, tapi juga yang terpenting adalah solusi. Ormas bisa membantu pemerintah, dengan mengisi ruang-ruang yang tak tersentuh pembangunan. Itulah konsep masyarakat madani, di mana rakyat aktif membantu dan bersinergi dengan pemerintah,” pungkas KH Chriswanto.

Senator Jatim Hadiri Kuliah Umum di Ponpes Wali Barokah Kediri

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan kuliah umum di Ponpes Wali Barokah tentang wawasan kebangsaan. Foto: PPWB/ istimewa

Kediri (25/10). Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri, Jawa Timur, menggelar kuliah umum wawasan kebangsaan dan wirausaha, dengan mengundang Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai pemateri, pada Minggu (23/10).

Dalam paparannya mengenai wawasan kebangsaan, La Nyalla Mattalitti, mengingatkan negara harus tetap berpegang pada semangat ketuhanan dalam mengatur kehidupan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Sila Pertama Pancasila. Sila Pertama Pancasila, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, merupakan payung hukum spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara.

“Oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama,” ujar LaNyalla saat mengisi Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri.

Oleh sebab itu, LaNyalla menegaskan jika kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, apalagi merugikan rakyat, jelas telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama yang artinya telah melanggar norma hukum tertinggi, Pancasila.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, para pendiri bangsa sudah berpikir jauh ke depan untuk menyiapkan negara ini sebagai negara yang berketuhanan. Agar mampu menjaga marwah rakyat Indonesia yang juga berketuhanan.

Namun, bangsa ini sudah durhaka pada para pendiri bangsa. Pemikiran-pemikiran luhur mereka yang tertuang dalam Pancasila ditinggalkan. Bangsa ini tercerabut dari akar bangsanya sehingga menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter.

“Kita tahu perubahan atas Naskah Asli UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam telah mengubah 95 persen isi Pasal-Pasal di dalamnya, sehingga tidak nyambung lagi dengan Pancasila. Bahkan Penjelasan UUD 1945 naskah asli dihapus total. Sehingga Pasal-Pasal dalam Konstitusi baru itu justru menjabarkan Ideologi lain, yaitu individualisme dan liberalisme. Tak heran jika belakangan ini kapitalisme dan sekulerisme semakin menguat di Indonesia,” paparnya.

Optimalkan Dana Pesantren Dapat bantu Pemerintah

Dalam sambutannya, Ketua Ponpes Wali Barokah, KH Sunarto mengatakan, kuliah umum wawasan kebangsaan, merupakan wujud “Kontribusi LDII melalui 8 Bidang Pengabdian”, “Salah satu dari delapan bidang tersebut, adalah bidang kebangsaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wirausaha,” tukasnya.

Menurutnya, pemerintah berencana membantu pondok-pondok pesantren agar program pemerintah menjadi maksimal dan berkelanjutan, “Kami sepakat bahwa dana tersebut perlu segera terwujud agar program pesantren dalam mendidik generasi muda menjadi insan yang cerdas dan berkarakter tak terkendala,” tuturnya.

KH Sunarto juga berharap, La Nyalla sebagai Ketua DPD RI dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar dana abadi pesantren terwujud secara adil dan proporsional.

Hal tersebut mengacu pada UU Pesantren tahun 2019 dan Perpres Nomor 82/2021 soal Dana Abadi Pesantren. “Dana tersebut akan sangat bermanfaat karena memang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin kelangsungan pengembangan pesantren, sehingga kami bisa terus menjalankan fungsi pesantren yang meliputi tiga hal, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” kata Sunarto.

“Kami mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk terus bergotong royong menyelesaikan permasalahan di pesantren. Karena masih banyak hal yang perlu dibenahi. Terutama dari sisi kesejahteraan para guru dan pengurus, serta sarana prasarana non fisik yang diperlukan,” lanjutnya.

Adanya regulasi yang mengatur pendidikan pesantren menunjukkan pemerintah berupaya adil tidak hanya pendidikan umum namun juga pendidikan pesantren. Hal ini juga meningkatkan kualitas pesantren bahwa institusi tersebut merupakan bentuk pendidikan keagamaan yang diakui dan diterima masyarakat Indonesia. (Lines) 

Cegah Perundungan, 500-an Santri Terima Penyuluhan Hukum dari Kejati Jawa Tengah

Kendal (25/10). Saat ini, dunia pendidikan sedang dikhawatirkan terhadap aktivitas perundungan. Yakni, sebuah tindakan penindasan yang dilakukan pihak yang lebih kuat, terhadap pihak yang lebih lemah. Guna mencegah fenomena tersebut, LDII dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menghelat penyuluhan hukum bagi santri, melalui program “Jaksa Masuk Pesantren”. 

“Selain memberikan penyuluhan hukum secara umum, juga penekanan pergaulan di ponpes dan sekolah agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, anak-anak akan menaati peraturan, termasuk tidak melakukan perundungan,” ujar Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Tengah Singgih Tri Sulistiyono. 

Penyuluhan itu, diikuti 500-an santri setingkat SMP dan SMA, di Pondok Pesantren (Ponpes) Generus Nusantara Boarding School (GNBS) naungan DPW LDII Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (24/10). Tema yang diambil “Ketaatan Hukum untuk Memperkuat Nasionalisme Generasi Muda Santri di Era Millenial Menuju Indonesia Emas 2045”. 

Ia berharap, melalui materi yang disampaikan Kejati Jawa Tengah, ada semangat dari generasi muda untuk taat terhadap hukum. "Pendidikan sadar hukum perlu diajarkan sejak dini, sehingga mereka bisa mengambil sikap dalam berperilaku. Tidak salah langkah melakukan kegiatan melawan hukum,” ujarnya. 

Singgih melanjutkan, melalui program tersebut, akan menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang diperoleh para santri, guru, ustaz, dan pamong ponpes. “Karena mereka diberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum yang akan diterima, apabila melakukan penyimpangan di lingkungan masyarakat,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum, Kejati Jawa Tengah, Bambang Tejo mengatakan, sebelumnya instansinya melaksanakan program “Jaksa Masuk Sekolah”, dan kini berlanjut pada program “Jaksa Masuk Pesantren”. "Jadi masyakarat khususnya pelajar harus tahu siapa itu aparat hukum, lembaga hukum dan apa tugas-tugasnya sehingga paham lembaga hukum dan peradilan di Indonesia," ujar Bambang.

Ia menegaskan, santri sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. "Tujuannya agar memahami, bahwa dalam pergaulan, jika ada pelanggaran hukum, maka ada sanksinya,” ujarnya. 

Dengan demikian, santri tidak akan melakukan pelanggaran hukum, baik dalam pergaulan di ponpes, sekolah maupun di masyarakat.  “Termasuk masalah perundungan atau bullying yang sering terjadi juga harus dihindari,” ucapnya. 

Pasalnya, tindakan perundungan itu bagian dari kenakalan remaja, sehingga pihak ponpes ataupun sekolah harus bisa mencegah. "Tindakan perundungan, misalnya mengejek tidak boleh dibiarkan. Sebab bisa menjadi masalah besar. Apabila sampai bertengkar, merupakan pelanggaran hukum juga," tandasnya. 

Pemateri kedua adalah Jaksa Fungsional Kejati Jateng, Pardiono yang menekankan bahwa santri harus paham dengan penegakan hukum, sanksi dan aturan berdasarkan undang-undang. “Jaksa Masuk Pesantren merupakan program Kejaksaan RI yang dicanangkan di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan pengenalan serta pembinaan hukum sejak dini kepada para santri untuk mengenal hukum dengan tag line “Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman,” ujarnya.  

Senada, Pembina Ponpes GNBS Kendal Khotimul Husein mengatakan, dalam pergaulan remaja, sering terjadi tindakan perundungan. “Oleh karena itu, harus dicegah agar tidak sampai terjadi perundungan yang berat. Untuk mencegah tindakan perundungan, di pondok GNBS ada guru pamong, guru BK dan psikolog,” ujarnya. 

Jika terjadi perundungan, maka akan diselesaikan terlebih dulu oleh guru pamong. Apabila tidak bisa diatasi, maka akan diselesaikan oleh guru BK, hingga melibatkan psikolog untuk tindakan perundungan yang sulit diatasi. "Tindakan perundungan memang ada, tapi umumnya terkait kesalahpahaman dan bisa diselesaikan oleh guru pamong," katanya.

Santri Ponpes Wali Barokah Berprestasi Jadi Kebanggaan Saat Peringatan Hari Santri

Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah Kota Kediri, Jawa Timur, menyelenggarakan Upacara Hari Santri, yang dilaksanakan pada Sabtu (22/10). Foto: LINES PPWB

Kediri (24/10). Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah Kota Kediri, Jawa Timur, menyelenggarakan Upacara Hari Santri, yang dilaksanakan pada Sabtu (22/10). Bertindak sebagai inspektur upacara Wakil Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri Agus DS.

Dalam amanatnya, membacakan sambutan tertulis Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata. Tapi, Hari Santri adalah milik kita semua, milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan.

“Karena itu, saya mengajak semua masyarakat Indonesia, apapun latar belakangnya, untuk turut serta ikut merayakan Hari Santri. Merayakan dengan cara napak tilas perjuangan santri menjaga martabat kemanusiaan untuk Indonesia,” kata Agus membacakan amanat Menteri Agama.

Dalam upacara yang diikuti guru, pengurus pondok pesantren yang bernaung di bawah LDII, RT, RW, kepala takmir masjid, ketua TPQ MDT, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Kota Kediri, Agus DS memperkuat sambutan Menag RI bahwa pada masa ketika Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, santri juga tidak absen.

“Banyak santri yang terlibat secara aktif dalam pemerintahan di awal-awal kemerdekaan. Para santri dan tokoh-tokoh agama lainnya turut memperjuangkan kemaslahatan umat agama di Indonesia,” kata Agus DS.

Di samping itu, Agus DS juga mengajak masyarakat khususnya warga LDII untuk menjaga martabat kemanusiaan atau hifdzunnafs, yang menjadi salah satu tujuan diturunkannya agama di muka bumi (maqashid al-syariah). Tidak ada satu pun agama yang menyuruh pemeluknya untuk melakukan tindakan yang merusak harkat dan martabat manusia.

Sebagai insan, lanjutnya, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, santri selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan santri senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat kemanusiaan adalah esensi ajaran agama. “Apalagi di tengah kehidupan Indonesia yang sangat majemuk. Bagi santri, menjaga martabat kemanusiaan juga berarti menjaga Indonesia,” lanjutnya.

Agus DS yang juga menjabat Kepala PKPPS Ulya Wali Barokah, menegaskan, keluarga besar Wali Barokah patut berbangga dan terus mendukung minat dan bakat para santri di berbagai bidang pendidikan, teknologi, olahraga, dan sebagainya guna mewujudkan generasi profesional religius. Terlebih, lanjutnya, beberapa hari lalu santri Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan PKPPS Wustho-Ulya Wali Barokah telah menorehkan prestasi tingkat kota dan nasional.

Nur Laily Lathifa, siswi kelas 9B PKPPS Wustha Wali Barokah, meraih medali perunggu dalam Olimpiade Pelajar Tingkat Nasional cabang Pendidikan Agama Islam.

Selain itu, pada ajang kejuaraan Pencak Silat Piala Dandim 0809 Kediri yang diikuti 1.693 atlet dari wilayah Kabupaten dan Kota Kediri, santri MDT dan PKPPS Wustha-Ulya Wali Barokah sejumlah 16 orang yang tergabung dalam Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD Kediri semua meraih medali, baik emas, perak, maupun perunggu.

Bahkan Persinas ASAD dinobatkan menjadi Juara Umum setelah meraih medali 59 emas, 13 perak, 13 perunggu. “Semoga jejak prestasi lebih tinggi diukir oleh santri-santri lain”, pungkas Agus DS.

Upacara ditutup dengan doa oleh Dai Kamtibmas Polresta Kediri KH. Abdul Malik. “Mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah berjuang di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah SWT,” ucapnya. (mazda/lines)

Hadiri Wawasan Kebangsaan, Ini Harapan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud pada LDII Balikpapan

BALIKPAPAN - DPD LDII Kota Balikpapan menggelar Dialog Wawasan Kebangsaan dalam rangka Hari Santri Nasional 2022. Dialog yang diikuti 2.500 undangan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Timur H. Hasanuddin Mas'ud, bertempat di Masjid Luhur Bairuha, Kompleks Pondok Pesantren Bairuha Balikpapan, Minggu (23/10).

Ketua DPD LDII Kota Balikpapan H. Herry Fathamsyah mengatakan bahwa kegiatan ini juga termasuk Pra Musda atau menjelang Musyawarah Daerah VII yang akan diselenggarakan awal Desember 2022 mendatang.

Herry mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan arahan kepada warga LDII bahwa kegiatan ini merupakan instruksi DPP LDII yang memiliki delapan bidang kontribusi pengabdian masyarakat.

“Dengan adanya dialog Wawasan Kebangsaan ini, mulai dari pengurus dan warga LDII diharapkan memperhatikan semua aturan pemerintah yang sah, berdasarkan Pancasila dan UUD 45,” tuturnya.

Selain itu, terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Herry mengatakan pada umumnya warga Indonesia akan banyak yang singgah di Kota Balikpapan. “Maka, dengan adanya hal ini, potensi akan muncul adanya gangguan kamtibmas. Untuk itu, warga LDII diingatkan untuk selalu menjaga kerukunan dan kekompakan,” ungkapnya.

“Berikutnya adalah, kita dalam hal ini jangan suka mengikuti berita-berita hoaks, terlebih yang sifatnya adu domba, perselisihan. Kita lebih baik mengikuti kegiatan yang positif,” tuturnya. 

Adapun hoaks yang timbul dan bisa merusak kerukunan dan kekompakan, lanjutnya, warga LDII diharapkan mengabaikannya. “Fokus pada hal-hal kegiatan positif, di antaranya kita mengadakan Dialog Wawasan Kebangsaan seperti ini,” tuturnya.

Dirinya berharap kepada seluruh jajaran pengurus LDII untuk melakukan komunikasi dan koordinasi secara internal. “Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan menipisnya Wawasan Kebangsaan ini bisa kita kurangi,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, tampil sebagai narasumber antara lain Adwar Skenda Putra selaku Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dandim 0905 Kapt. Arm. M. Irham menggantikan Kol. Inf. Faisal Rizal, Kanit Intelijen Kejari Ali Mustafa, dan Polresta yang diwakili Kompol Sarbini.

Ketua Panitia Musda VII Beni Laode mengatakan bahwa sasaran Dialog Wawasan Kebangsaan ini adalah untuk generasi penerus, pelajar, santri, mahasiswa serta warga LDII pada umumnya.

“Paling tidak mereka mempunyai wawasan kebangsaan, mempunyai pengetahuan, memahami Pancasila, paham terkait dengan Konstitusi Negara serta hukum-hukum lainnya yang ada di negara ini,” tutur Beni Laode, yang juga Wakil Ketua DPD LDII Kota Balikpapan ini.

Terkait dengan jumlah warga yang hadir dalam pada kegiatan ini, Beni Laode mengungkapkan kurang lebih sesuai dengan jumlah undangan, yakni 2.500 orang. “Di lantai atas ini juga penuh, Ibu-ibu dan remaja putri di sebelah sana. Dengan demikian jumlah undangan terpenuhi,” ungkap Beni.

Tak heran, Kepala Kesbangpol Adwar Skenda cukup surprise dengan jumlah kehadiran peserta Dialog Wawasan Kebangsaan warga LDII. “Saya kira yang datang puluhan, 30-40 orang saja, tapi ini sampai ribuan,” tuturnya di awal paparan materinya.

Pada kesempatan ini turut hadir anggota DPRD Kota Balikpapan Fraksi Golkar Andi Arif Agung, pengurus FKUB HM Jailani, Camat Balikpapan Kota Rosin Suparlan serta pejabat setempat dan undangan lainnya.

Harapan Ketua DPRD Kaltim

Sementara itu, pada kesempatan ini turut hadir Ketua DPRD Kalimantan Timur yang baru dilantik September 2022 yang lalu, Ir. H. Hasanuddin Mas’ud, S.Hut., M.E.

Hasanuddin mengatakan dirinya memberikan apresiasi pelaksanaan Wawasan Kebangsaan yang digelar LDII dan ditujukan untuk generasi muda. 

Menurutnya, saat ini generasi muda dinilai minim dalam memaknai wawasan kebangsaan terkait Pancasila, Undang-undang 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dengan adanya kegiatan seperti ini yang diadakan ormas-ormas Islam itu diharapkan lebih cepat sebagai perekat,” tutur Hasanuddin.

Ketika ditanya perihal kehadiran Ibu Kota Nusantara, Hasanuddin memiliki pesan khusus terutama warga Kaltim agar memiliki kesiapan dan turut berperan di dalam pembangunan. 

“Nah, kesiapan warga Kaltim terutama, dengan adanya LDII ini, organisasi keagamaan ini punya peran sabilillah, tidak ingin menjadi penonton nantinya kalau di jalan. Karena saya lihat IKN ini akan terjadi, sudah ada Undang-undangnya,” pungkasnya.

(SA/LINES)

TNI AD dan LDII Upayakan Kerja Sama di Bidang Ketahanan Pangan dan Bela Negara

Jakarta (14/10). DPP LDII bersilaturrahim dengan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayor Jenderal TNI Karmin Suharna. Dalam pertemuan itu, DPP LDII dan TNI AD menemukan titik temu dalam kerja sama ketahanan pangan dan bela negara.

Pertemuan itu berlangsung di Markas Besar TNI AD, Gambir, Jakarta, pada Kamis, 14 Oktober 2022. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, didampingi oleh Ketua DPP LDII Prof. Singgih Tri Sulistyono, Ketua DPP LDII Prof. Rubiyo, Ketua Departemen PKD KH. Aceng Karimullah, dan Sekretaris Rioberto Sidauruk. 

Mengawali pertemuan itu, DPP LDII menayangkan video 8 Bidang Pengabdian DPP LDII untuk Bangsa. Isinya terkait kontribusi LDII di Bidang Kebangsaan, Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan Alami, Teknologi Digital, Ekonomi Syariah, Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup dan Energi Baru Terbarukan.

Mayjen TNI Karmin Suharna mengapresiasi pencapaian LDII. Menurutnya, LDII sangat peduli dengan NKRI. Ia bercerita, ketika Reformasi 1998 terjadi, ada sendi-sendi utama demokrasi yang harusnya dipertahankan, justru malah disingkirkan. Demokrasi seharusnya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila dan bertanggungjawab.  

“Tapi pada kenyataannya, kita bisa melihat sendiri. Saya kaget ketika tahun 2014 di mana ada kelompok transnasional, yang bebas mendeklarasikan Khilafah. Pengalaman hidup membawa saya besar di daerah konflik. Saya mengerti kenapa mereka berpecah belah. Saya pernah di Timtim, Sudan, Kongo, Lebanon, Yugoslavia,” ujarnya. 

Mayjen TNI Karmin Suharna menceritakaan, Yugoslavia yang multietnik pecah menjadi beberapa negara akibat kehilangan sosok pemersatu yang kuat, Josip Broz Tito. Selain itu, terdapat dorongan kekuatan eksternal membuat negeri itu pecah. 

Lalu di Sudan Tengah yang beretnis Arab keturunan Afrika dan Afrika asli. Dua-duanya etnis yang menganut agama Islam, hanya saja rezim keturunan arab lebih mengutamakan golongannya dan memarginalkan yang lain. Akibatnya, terjadilah konflik. Indonesia harus bersyukur karena punya Pancasila yang menyatukan rakyat. 

“Saya merasa misi LDII sangat mulia karena kita memiliki tujuan yang sama. Bagi TNI, NKRI harus dipertahankan. Soal kita kembali kepada Allah, sesuai dengan akidah dan keyakinan masing-masing. Kalau kita berbuat baik sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing,” ujarnya. 

Terkait ketahanan pangan, Mayjen TNI Karmin Suharna menjelaskan TNI AD, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, telah mengantisipasi ketahanan pangan dengan penyediaan lahan, yaitu penyediaan lahan 7.000 hektar untuk jagung dan 1.000 hektar untuk padi. 

“Saya akan mapping di beberapa wilayah yang mungkin ada jaringan LDII, akan kita hubungkan dengan Pangdam, Danrem, Dandim, sampai ke tingkat Babinsa. Apa saja bisa kita kerjasamakan terkait ketahanan pangan,” ujarnya.  

Terkait bela negara, TNI AD siap memberikan asistensi sesuai kebutuhan. Namun Mayjen TNI Karmin Suharna menegaskan, doktrin itu merupakan tanggung jawab bersama untuk keutuhan negara, bukan hanya TNI. “TNI siap memberikan apa saja agar NKRI bisa tetap eksis. Saya sangat berterimakasih dengan LDII. Melihat dari program dan visi misi, LDII sangat berkesinambungan dengan TNI AD. Terutama soal ketahanan pangan dan bela negara. Nota kesepahaman ke depan, saya meyakini bisa ditindaklanjuti dan akan lebih luas kerjasamanya,” ujarnya. 

Menanggapi antusiasnya Mayjen TNI Karmin Suharna, KH. Chriswanto Santoso menyampaikan bahwa LDII sangat berkepentingan meletakan bidang Kebangsaan sebagai prioritas utama. “Kebangsaan menjadi yang utama karena kami lahir, besar, hidup, dan mati di Indonesia. Goncangnya Indonesia akan menjadi goncang kami. Ibarat sebuah kapal besar, jika Indonesia goncang, kami akan mabuk, toh kami akan kesulitan untuk beribadah dan berdakwah,” ujarnya.  

DPP LDII menyadari, pendidikan wawasan kebangsaan tidak cukup dengan kurukulum. Santri-santri di ponpes-ponpes binaan LDII silih berganti tiap tahun. Pendidikan wawasan kebangsan dan bela negara tidak boleh berhenti dan harus terus menerus.

“Itulah alasan kami ingin membangun kembali kegiatan bela negara. Sejatinya untuk memperkuat 8 bidang prioritas pengabdian LDII, salah satunya kebangsaan. Dulu kami memulai kegiatan bela negara di Markas Kopassus Cijantung yang diinisiasi Komandan Kopasus, Mayjen Herindra, lalu dengan Kodam Siliwangi, Kodam Diponegoro, Kodam Brawijaya, dan Kodam Hasanudin. Kegiatan ini terus dilakukan untuk mengingatkan santri jika kita bangsa Indoneisa, lahir di Indonesia, dan hidup di Indonesia,” ujarnya. 

Menurut KH. Chriswanto Santoso, apa artinya LDII, jika tidak mengkolaborasikan seluruh kegiatan pengabdiannya dengan potensi-potensi lainnya di Indonesia. Ia menginginkan, baik itu LDII maupun pihak lain, bisa hidup dengan bersanding bukan bersaing. Harapannya negara Indonesia bisa menjadi negara maju.

Persinas ASAD Pedan Hadiri Sarasehan Yang Diadakan Kapolsek Pedan

Ketua Persinas ASAD Kecamatan Pedan Aiptu Agus supriyanto, SH bersama Anggota Koramil Pedan

Klaten (13/10) - Dalam rangka mempererat tali silaturahim antara Polri dan masyarakat, Kepolisan Sektor Pedan, Polres Klaten menggelar Sarasehan Forkopimcam, Toga dan Toda se Kecamatan Pedan di Rumah Makan Omah Ndeso, Pedan. 

Dalam hal ini Kapolsek Pedan AKP Aleg Ipanudin , S.H didampingi oleh Wakapolsek Pedan Iptu Heri Wibowo, Camat Pedan Marjana, S.IP.,M.H, Danramil Pedan yang diwakili Oleh Serma Dahlan Bati Tuud Koramil 04/Pedan.

Turut hadir dalam Sarasehan Polsek Pedan ini diantaranya: Wiyono Ketua Senkom Kecamatan Pedan yang didampingi oleh Rizal Putra Milda, Sartono dan Arisda yang mewakili PC LDII Pedan, serta Ketua Persinas ASAD Kecamatan Pedan Aiptu Agus supriyanto, SH. 

Kapolsek Pedan AKP Aleg Ipanudin, SH dalam arahannya menyampaikan bahwa "Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Forkopimcam Pedan, Toga, Toda, Relawan, Ormas se Kecamatan Pedan pada acara Sarasehan siang hari ini. 

Koramil Pedan, Camat Pedan, Kapolsek Pedan

"Adapun maksud dan tujuan dari Sarasehan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan kekompakannya baik dalam menjaga Kamtibmas maupun Kebencanaan, terutama menjelang musim hujan ini" Harap Kapolsek

Camat Pedan Marjana, S.IP.,M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa "selama ini Forkompimcam bersama Relawan se Pedan telah terlaksana dengan baik dan kompak, seperti Pengamanan Nataru, Arus Mudik dan Malam Pergantin Tahun Baru, sehingga segala Warga se Kecamatan Pedan merasa aman, nyaman dan tentram."

Persinas ASAD Pedan Bersama Kapolsek Pedan dan Senkom Mitra Polri Pedan

"Pada Sarasehan ini Saya harap kepada Relawan, menjelang musim hujan ini tolong segala sarana prasarana dipersiapkan untuk menangani kebencanaan agar siap siaga saat dibutuhkan" Tegas Camat Pedan

Sedangkan dalam sambutannya, Danramil Pedan yang diwakili oleh Serma Dahlan menyampaikan bahwa "Kami dari Koramil hanya menggaris bawahi agar kekompakan yang selama ini sudah terjalin didalam Grup FORKOP supaya ditingkatkan dan lanjutkan, demi terciptanya Harkamtibmas yang kondusif di Kecamatan Pedan"

Begitu juga dalam wawancara Jurnalis JatengNews dengan Ketua Senkom Kecamatan Pedan Wiyono, Wiyono memperkuat sambutan Kapolsek Pedan yaitu: "dengan adanya sarasehan ini kita bisa lebih solid serta lebih kompak lagi, sehingga Kamtibmas se Kecamatan Pedan lebih terjaga dan kondusif lagi" (Rizal PM)

IPSI Mengapresiasi Nota Kesepahaman DPP LDII dan PB Persinas ASAD

Jakarta (11/10). DPP LDII dan Pengurus Besar Perguruan Pencak Silat Nasional PB Persinas ASAD menandatangani nota kesepahaman (MoU) bidang mental spiritual pesilat, pada perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persinas Asad 2022, di Padepokan Persinas ASAD, Pondok Gede, Jakarta, pada Selasa (11/10). Acara tersebut merupakan rangkaian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perguruan silat tersebut, pada 10-12 Oktober 2022.

Usai penandatangan MoU, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso mengungkapkan nota kesepahaman antara LDII dengan PB Persinas ASAD menjadi realisasi pembangunan karakter profesional religius yang menjadi program prioritas LDII, “MoU ini bagi kami di DPP LDII adalah sesuatu yang sangat penting, karena LDII memiliki delapan program prioritas. Empat dari delapan bidang tersebut adalah pembangunan SDM profesional religius,” ujarnya. 

Silat bagi LDII, bukan hanya sekedar olahraga atau bela diri, tetapi juga dapat menjadi wadah pembinaan karakter bangsa, “Kami melakukan kerja sama dengan banyak pihak untuk membangun karakter generasi muda. Dan kami melihat dengan Persinas ASAD merupakan salah satu yang paling penting, karena pembinaan karakter bisa dilakukan melalui bela diri pencak silat sebagaimana yang dilakukan Persinas ASAD ini," ujarnya. 

KH Chriswanto menjelaskan, pembangunan karakter SDM profesional religius membutuhkan proses yang panjang, dan saling berkesinambungan sehingga membentuk karakter nilai-nilai positif, “Kami menyadari bahwa pembangunan karakter itu tidak cukup hanya teori di kelas. Tentu banyak hal-hal yang bersifat praktis yang terjadi di lapangan,” jelasnya. 

Ia menyoroti tawuran antarsuporter yang terjadi di berbagai arena olahraga, bahkan wasit pun bisa dipukul oleh atlet. Menurutnya, pembinaan karakter tidak hanya berkaitan dengan salah-benar. Tetapi bagaimana menanamkan sikap saling menerima, “Ketika kalah, meskipun sulit untuk menerima adalah kewajaran. Di sinilah sifat sportivitas dibangun. Kita perlu tanamkan pula pada generasi muda agar berkarakter ksatria, tetap sopan, punya unggah-ungguh, punya semangat juang, rela berkorban dan tidak mudah patah semangat ,” ujarnya. 

Terkait kerja sama dengan PB Persinas ASAD, pihaknya akan menginstruksikan kepada pimpinan LDII di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk menindaklanjuti Mou tersebut, dalam rangka membentuk karakter anak bangsa, “Saya berharap bahwa kerja sama ini tidak berhenti di pusat tetapi sampai ke daerah, sehingga ada atlet Persinas ASAD dari warga LDII yang bisa menjadi memiliki prestasi dan sekaligus memiliki akhlak yang mulia,” pesannya. 

Senada dengan KH Chriswanto, Ketua Umum PB Persinas ASAD, Brigjen TNI (Purn) Agus Susarso mengungkapkan pembinaan karakter PB Persinas ASAD selaras dengan program LDII, ”Pemikiran kami mewujudkan karakter pesilat yang berbudi luhur ternyata inline dengan program pembangunan karakter LDII. Kami melakukan pendampingan, pengarahan, bahkan pengajian untuk membina spiritual,” ujarnya.

Ia mengungkapkan LDII dan PB Persinas ASAD memiliki visi yang sama dalam pembangunan karakter. Ia menilai kerja sama dengan LDII dapat memperkuat pendidikan karakter bagi pesilat ASAD, “Penandatangan MoU ini dimaksudkan untuk memperkuat pembinaan karakter para pesilat Persinas ASAD, untuk bisa menjamin atlet agar memiliki karakter budi pekerti yang luhur,” kata Agus. 

Sementara itu, Ketua PB Persinas ASAD, Teddy Suratmadji mengatakan, salah satu penerapan MoU adalah para atlet Persinas ASAD selalu ditekankan untuk menjunjung tinggi sprotivitas dalam bertanding, “Ketika atlet Persinas ASAD menang, tentu harus bersyukur kepada Allah, tetapi kalau kalah, tentu harus menerima kekalahan, karena kekalahan adalah kemenangan yang tertunda,” ujarnya. 

Untuk itu ia berharap, LDII dapat menjadi mitra strategis PB Persinas ASAD untuk membina mental dan spiritual para pesilatnya, “Kami mohon kepada Ketua Umum DPP LDII untuk membina para atlet kami, agar menjadi atlet yang menjunjung tinggi karakter luhur, akhlakul karimah, sehingga tidak ada atlet Persinas ASAD yang ketika kalah malah protes dan tidak mau menerima,” ujarnya. 

Menanggapi MoU tersebut, Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), Benny G Sumarsono mengungkapkan, dalam belajar pencak silat perlu ditekankan mengenai tujuan utamanya, yakni untuk bela diri, bukan menjadikannya sebagai ajang jago-jagoan, "Pendekar tanpa budi pekerti akan menjadi pendekar abal-abal, bahkan menjadi preman-preman,” tekannya. 

 

Ia mengapresiasi nota kesepahaman PB Persinas ASAD dengan DPP LDII sebagai upaya menanamkan karakter budi luhur para pesilat Persinas ASAD, “Seorang pendekar itu harus memiliki karakter yang luhur, kita perlu pendekar bukan hanya jago dalam silat. Alhamdulillah ada LDII yang bekerja sama dengan PB Persinas ASAD untuk membina pesilat,” pungkasnya. (Fitri/LINES)

Usaha Bersama LDII dan PINBAS MUI DIY Bersinergi Perangi Rentenir dan Pinjol

LDII YOGYAKARTA | Direktur Pusat Inkubasi Syariah (PINBAS) Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY Ustadz Drs. Jumarodin, MM. membagikan pengalamannya dalam “Temu Usaha Bersama” Forum Komunikasi Usaha Bersama (Forkom UB) DIY. Temu Usaha Bersama ini diadakan oleh Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (EPM) DPW LDII DIY, bertempat di Aula Pondok Pesantren Mahasiswa “Grha Cendekia”, Sleman, Sabtu (8/10/22). 

Biro EPM DPW LDII DIY melibatkan lebih dari 60 peserta, seluruh ketua Usaha Bersama dari kapanewon-kapanewon se-DIY dan para tamu undangan. Nampak hadir turut menyambut Direktur PINBAS MUI DIY, yakni Pengurus Harian DPW LDII DIY, Ketua, Atus Syahbudin, S.Hut., M.Agr., Ph.D., Sekretaris Drs. H. Gathot Wardoyo, Bendahara H. Yosa Abduh Alzuhdy, S.S., M.Hum. serta segenap pengurus Biro EPM.

Acara dibuka dengan pembacaan Gema Wahyu Ilahi oleh Ustadz Ichsan dan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam sambutannya, Atus mengisahkan bagaimana LDII membentuk Forkom UB di DIY, melancarkan kerja sama (MoU) LDII-Bank Syariah Indonesia. Menurut Dosen UGM ini, Usaha Bersama di LDII merupakan perwujudan pengamalan Pancasila dan telah mampu banyak membantu warga, seperti: pembiayaan rumah dan tanah, jual beli sembako, dll. 

“Gotong royong dan keadilan sosial dalam sila-sila Pancasila sudah diamalkan oleh Usaha Bersama binaan LDII. Ini merupakan amal sholeh saling tolong menolong dalam kebaikan,” tandas mantan Dewan Shuura Muslim Student Association of Japan ini.  

Dosen UGM ini menekankan pula pentingnya regenerasi kepengurusan Forkom UB sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin digital. Atus juga berpesan agar semua pengurus dapat berperan seoptimal mungkin dalam menuangkan gagasan untuk mengembangkan Usaha Bersama di LDII. 

“Amal sholeh cetuskan ide-ide segar demi kemajuan Usaha Bersama. Semoga dalam kepengurusan DPW LDII DIY saat ini, yang baru setahun ini, langkah Usaha Bersama semakin lancar dan barokah,” harap Atus. 

Sementara itu, Ustadz Jumarodin menyampaikan materi bertemakan “Pemberdayaan Ekonomi Umat berbasis Masjid dan Majelis Taklim”. Anggota Komisi Ekonomi dan Bina Kesejahteraan Umat MUI DIY ini menyampaikan bahwa Usaha Bersama supaya dapat menyesuaikan kebutuhan warga. Hal ini perlu dibuktikan dengan aksi nyata dan tidak sekedar wacana saja.

”Para pengurus Usaha Bersama di LDII mari menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Harus ada aksi nyata, jangan cuma wacana. Masyarakat sudah kenyang akan wacana-wacana,” pesan Ustadz Jumarodin. 

Ekonomi umat pun supaya dikelola dengan baik, jangan sampai umat jatuh ke jerat rentenir atau pinjaman online (pinjol). “MUI titip, ekonomi umat supaya bisa dikelola dengan baik. Masyarakat bisa bahagia, sejahtera, tenang, damai meskipun masih kekurangan. Kita bantu untuk mewujudkannya. Jangan sampai umat kita dibina oleh rentenir dan pinjol. Kita pun mengetahuinya dan diam saja,” tandasnya. 

Pengurus yang membidangi pemberdayaan umat Dewan Masjid Indonesia (DMI) DIY ini menyampaikan pula bahwa selain diampu oleh Forkom UB, Usaha Bersama dapat dilengkapi dengan Badan Usaha. “Usaha Bersama bisa berjalan dengan baik, selain diampu oleh Forkom UB, bisa dilengkapi juga dengan badan usaha seperti PT atau koperasi. Menurut saya, koperasi lebih baik karena melibatkan banyak jamaah masjid. Kalau bentuk PT dimiliki oleh satu orang pun bisa. Ini menurut UU Cipta Kerja,” ujarnya. 

Ustadz Jumarodin yang juga menjabat Pengurus Wilayah Muhammadiyah DIY ini beberapa kali menekankan bahwa Umat Islam jangan bergantung kepada pabrik. Forkom UB supaya melakukan pemetaan akan kebutuhan warga LDII apa saja. Lalu LDII menggerakan dan mendorong upaya-upaya produksi.

“Mari kita harus bisa menggali potensi yang ada di daerah masing-masing. Setidaknya terdapat 4 bidang usaha yang dapat dijalankan Usaha Bersama, yaitu: perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan,” ujarnya.

Ditambahkan pula, keberhasilan sebuah usaha, menurutnya harus memenuhi 4T, yakni ta’aruf, tafahum, ta’awun dan takabul. Ta’aruf berarti berkenalan, yang mengandung maksud dalam menjalankan usaha harus memiliki banyak relasi, baik sesama pengusaha LDII maupun pengusaha atau wirausahawan lainnya. Tafahum itu paham, yakni pengusaha harus memahami dan menguasai produknya masing-masing. Ta’awun mengandung maksud dalam menjalankan usaha harus jujur dan dermawan. Adapun takabul berarti mampu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. 

Mengakhiri pembekalannya, Ustadz Jumarodin menegaskan bahwa MUI siap membantu dan mendampingi Usaha Bersama binaan LDII se-DIY. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diharapkan bisa dicarikan solusinya. Para pengurus LDII pun dapat menyampaikan ide–idenya demi kemajuan Usaha Bersama. Usaha Bersama terus untung dan berkembang, jama’ah pun semakin sejahtera, khusu’ dalam beribadah, dan beramal sholeh. (Lines/Rizal PM) 

Ketum LDII: Kolaborasi LDII dan TNI Menunjukkan TNI Selalu di Hati Rakyat Indonesia

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau sentra vaksinasi yang digagas LDII di Padepokan Persinas ASAD, Jakarta, pada Selasa, 13 Juli 2021. Sekitar 100.000 orang warga mulai usia pelajar hingga dewasa divaksin.

Jakarta (4/10). Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan hari jadinya ke-77 pada 5 Oktober 2022. Mewarnai 77 tahun kemerdekaan Indonesia, TNI lahir dari upaya para pendiri bangsa dan rakyat Indonesia yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“TNI dibentuk pada 23 Agustus 1945 dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR) hanya sekitar sepekan usai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hari TNI merujuk BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengutip situs resmi TNI. 

Menurut KH Chriswanto, rakyat Indonesia harus terus bekerja sama dengan TNI dalam menegakkan “Empat Pilar Kebangsaan”, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), “Program kerja LDII, yang pertama adalah kebangsaan, ini selaras dengan empat pilar kebangsaan. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda, kami harus bekerja sama dengan TNI,” ujar KH Chriswanto. 

Kerja sama dengan TNI meningkatkan nasionalisme dan bela negara, dilakukan LDII sejak 10 tahun terakhir, “Kami bekerja sama dengan Kodam Brawijaya, Diponegoro, Siliwangi, dan Kopassus untuk memberikan materi wawasan kebangsaan. Sementara untuk pelatihan fisik dan mental dilakukan dalam acara bela negara,” imbuhnya.  

Kerja sama dengan TNI, menurut KH Chriswanto merupakan bentuk kedekatan rakyat Indonesia dengan penjaga kedaulatan bangsa, “TNI lahir dari rakyat dan selalu dekat di hati masyarakat Indonesia. Kemerdekaan hari ini, harus selalu diisi dengan kontribusi yang positif, termasuk kolaborasi ormas dengan TNI,” tutur KH Chriswanto.  

Kegiatan tersebut dilakukan di berbagai tingkatan, dari Korem, Kodim, hingga Kodam. Bahkan pada saat pandemi, LDII dan TNI-Polri berkolaborasi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di tahun 2021. Marsekal Hadi Tjahjanto yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi bagi warga yang diselenggarakan DPP LDII bekerjasama dengan Puskesmas Cipayung di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, pada 2 Juli 2021. 

Saat itu, Panglima berdialog dengan Kepala Puskesmas untuk menanyakan kendala yang dihadapi tenaga kesehatan (Nakes) saat melaksanakan vaksinasi. Dari dialog tersebut diketahui kendala pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Ponpes Minhaajurrosyidiin adalah kurangnya jumlah tenaga Kesehatan (Nakes). Panglima pun akhirnya menginstruksikan tambahan Nakes dari personil TNI untuk membantu pelaksanaan vaksinasi di Ponpes Minhaajurrosyidiin.

TNI juga andil menjadi pembicara dalam sejumlah Pengajian Akbar yang diselenggarakan LDII di berbagai wilayah. Di Sulawesi Selatan (Sulsel) misalnya, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki hadir sebagai pembicara di Pengajian Akbar yang berlangsung di Masjid Roudhotul Jannah, Makassar, Juli 2022. 

Pangdam Andi dan seluruh jajaran TNI mengajak LDII untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Menurutnya LDII berperan besar menjaga persatuan dan kesatuan karena mendidik mengenai nasionalisme generasi muda. LDII dinilai telah berkontribusi membangun bangsa banyak lulusan Ponpes LDII yang mengabdi hampir di semua institusi.

TNI juga berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Saat LDII Kabupaten Jember melakukan silaturrahim dengan Dandim 0824 Jember Letkol Inf. Batara C. Pangaribuan, Maret 2022, ia berpesan agar kerja sama dengan LDII yang sudah berjalan dapat terus ditingkatkan. Terutama dalam kerukunan umat beragama yang sudah berjalan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), termasuk dalam meningkatkan pemahaman menjaga lingkungan hidup dan wawasan kebangsaan. Dandim Jember juga mengapresiasi keberadaan LDII dan 8 bidang program unggulan "LDII untuk Bangsa." (Laras/Lines).

Ketum DPP LDII Ajak Insan Sepak Bola Evaluasi Diri Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso

DPP LDII | Jakarta (3/10). Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 125 orang dan korban luka-luka 323 orang, mengundang keprihatinan DPP LDII. Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso turut berbelasungkawa dan menyatakan keprihatinannya.

“Tragedi ini tak bisa diputar kembali, kami mendoakan agar para korban diterima di sisi Allah dan diberi kedudukan yang tinggi. Kami juga mendoakan keluarga korban diberi kesabaran, keikhlasan dan hikmah,” tutur KH Chriswanto Santoso. 

Ia menambahkan, di balik peristiwa yang memilukan tersebut, insan sepak bola nasional perlu evaluasi diri, agar tidak terjadi hal yang serupa, “Sepak bola sesungguhnya adalah alat pemersatu, akan tetapi musibah di Stadion Kanjuruhan kemarin, benar-benar memukul semua pihak. Maka hikmah yang bisa diambil adalah panitia harus lebih siap, begitupula aparat kemanan dan teman-teman suporter. Agar hal serupa jangan terulang lagi,” ujarnya. 

KH Chriswanto tidak menafikan fanatisme dalam dunia sepak bola, “Akan tetapi fanatisme jangan mematikan hati. Satu nyawa sudah terlalu banyak, satu nyawa sangat berharga. Dengan banyak korban luka dan jiwa ini tentu sangat memprihatinkan,” ungkap KH Chriswanto. 

Ia berharap dan mengimbau semua pihak yang bergerak di bidang sepak bola khususnya, untuk mengevaluasi diri dan mempersiapkan diri, “Ketika terjadi sebuah pertandingan, harus benar-benar disiapkan pengamanan dan keamanan,” katanya. Menurutnya kalah menang dalam sepak bola adalah hal biasa, “Tim yang kalah mengevaluasi diri mengapa bisa kalah, yang menang gak perlu euphoria sehingga membuat kerusakan,” imbuhnya. 

Penonton yang ada di stadion adalah pendukung atau suporter, yang bila dikelola bisa menjadi pemersatu, “Bukan menjadi permusuhan yang berkelanjutan. Mari evaluasi diri, aparat juga evaluasi mengenai kelalaian apa yang terjadi, tentu ada konsekuensi. Ini jadi protap yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku sepak bola,” pungkas KH Chriswanto. 

Senada dengan KH Chriswanto Santoso, Pengurus Persatuan Sepak Bola Bogor (PSB) Heriana Kurniawan mengucapkan bela sungkawa yang mendalam terhadap insiden yang menimpa persepakbolaan Indonesia. 

Menurutnya, pemicu kejadian insiden di Stadion Kanjuruhan Malang ada beberapa hal, seperti ketidakpuasan penonton terhadap kekalahan Arema FC dan terpancingnya aparat keamanan oleh aksi suporter yang masuk ke tengah lapangan. “Saya melihat ketidaksiapannya panitIa pelaksana (panpel) untuk mengantisipasi membludaknya penonton,” ujarnya.   

Heriana yang juga pengurus Departemen Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan Seni Budaya (PKOSB) DPP LDII, berpendapat federasi perlu berbenah. Insiden Kanjuruhan sebagai evaluasi menyeluruh agar tidak lagi kejadian yang serupa. Ia juga mendorong penonton juga memiliki karakter yang baik, “Penonton juga harus sportif, ketika timnya kalah, ya, harus bisa legowo menerima, selama ini masih banyak suporter yang tidak terima timnya kalah,” ungkap mantan pemain PSB Bogor itu. 

Heriyana berharap, yang harus dibenahi adalah pembentukan karakter pemain, karakter insan sepak bola, dan karakter pengurus manajemen. “Kalau sudah memiliki sıfat yang menerima, sportivitas tinggi dan agamanya kuat, insya Allah sepak bola Indonesia akan lebih baik dari negara-negara Eropa,” pungkasnya.

Belasan Masjid Binaan LDII Cimahi Ikuti Kalibrasi Arah Kiblat

LDII Cimahi – DPD LDII Kota Cimahi menginstruksikan agar masjid-masjid binaan LDII di wilayah Kota Cimahi untuk mengikuti program kalibrasi arah kiblat yang dilaksanakan MUI dan Kemenag Kota Cimahi. Hasilnya, sebanyak 16 masjid binaan LDII Cimahi mengikuti program tahap pertama yang berakhir pada 15 September 2022. Secara keseluruhan masjid yang mengikuti program ini lebih dari 100 masjid, dan melebihi target, yakni 100 masjid.

“Kami menginstruksikan kepada pengurus cabang tingkat kecamatan dan pengurus anak cabang tingkat kelurahan agar mendaftarkan masjid-masjid binaan LDII untuk mengikuti program kalibrasi arah kiblat. Tujuannya untuk mencocokkan dan menyesuaikan arah masjid dengan bangunan Ka’bah di Masjidil Haram,” ujar Sekretaris DPD LDII Kota Cimahi, Fadel Abrori, saat silaturahmi dengan Ketua Umum MUI Kota Cimahi, Alan Nur Ridwan di kediamannya, Minggu (2/10/2022).

Hadir dalam silaturahmi itu para pengurus DPD LDII Kota Cimahi yakni Anda Lusia (Wakil Ketua), Fadel Abrori (Sekretaris), dan M. Enggartiarstanto (Wakil Sekretaris).

Lebih lanjut Fadel mengatakan, keikutsertaan masjid-masjid binaan LDII Kota Cimahi dalam program ini untuk berperan aktif dalam semua kegiatan yang dilaksanakan MUI Kota Cimahi. Bahkan, bagi masjid-masjid yang belum mengikuti kegiatan ini, akan diinstruksikan untuk mengikuti pada tahap selanjutnya.

“Masih ada beberapa masjid binaan LDII yang belum mengikuti kegiatan ini. Insya Allah akan ikut pada tahap selanjutnya. Kami menargetkan semua masjid binaan LDII bisa mengikuti kegiatan ini,” urainya.

Sementara itu, Ketum MUI Kota Cimahi, Alan Nur Ridwan mengatakan, kegiatan kalibrasi arah kiblat dilaksanakan MUI Kota Cimahi. Selanjutnya, masjid-masjid yang telah mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan sertifikat kalibrasi arah kiblat dari Kemenag Kota Cimahi. “Sebagai pelaksana lapangannya dari MUI. Sementara untuk sertifikat akan diberikan Kemenag pada bulan depan (November-red),” imbuhnya.

Alan menambahkan, dari 100 lebih masjid yang mengikuti kegiatan ini, sekitar 18% arah kiblatnya sudah sesuai. Sementara masjid-masjid binaan LDII hanya bergeser 2 derajat dari arah Ka’bah, dan termasuk sudah benar.

“Kalau dua derajat, ya anggap aja sholat sambil goyang-goyang, jadi kurang lebih dua derajat goyangnya. Bahkan ada masjid yang bergeser 40 derajat dari arah Ka’bah,” paparnya. 

Selain itu, Alan mengharapkan pelayanan ini bisa membantu umat dalam beribadah, yakni kiblat masjid sesuai dengan arah Ka’bah. "Pelayanan bantuan kalibrasi arah kiblat ini diharapkan bisa membantu umat yang menginginkan keakuratan dalam penentuan  arah kiblat di Mesjid dan Mushola mereka dan memberi kesejukan, kenyamananan dalam beribadah," urainya. (Fadel/Rizal PM)